SCAPIM Gelar Dialog Kebangsaan
Palembang, Pelita Sumsel – Sekolah Calon Pemimpin (SCAPIM) Indonesia bersama Polresta Palembang menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk Kepemimpinan dan Manajemen Konflik di Mapolresta Palembang. Kapolresta Kombes Pol Wahyu Bintono HB dan Wakapolresta Prasetyo, Qodri Usman Siregar hadir dalam dialog tersebut sebagai Pembicara.
Ramdoni S.IP selaku Presiden SCAPIM Indonesia menyampaikan dalam sambutannya Pada kesempatan itu, menyinggung kepemimpinan di Indonesia yang menurutnya saat ini bermasalah. Menurutnya, Indonesia saat ini mengalami krisis Moral Kepemimpinan.
“Indonesia ini sudah lama mengalami krisis kepemimpinan. Sekolah Calon Pemimpin hadir sebagai bagian dari elemen bangsa dalam membina dan Mengkader calon pemimpin masa depan.,” Kata Ramdoni
Ramdoni menuturkan kesempatan Dialog Kebangsaan kali ini agar dapat mengetahui Pola Kepemimpinan Manajemen Konflik dari Instansi Kepolisian yang nantinya akan di jelaskan langsung oleh KombesPol Wahyu Bintono HB selaku Kapolresta Palembang.
Kapolresta mengatakan ada tiga kriteria kepemimpinan yang ideal. Ketiga kriteria tersebut adalah integritas, komitmen, dan mampu mencarikan solusi.
“Standar teori ada tiga syarat pemimpin. Pertama, integritas atau Kompetensi Tinggi, punya kepribadian kuat yang tidak bisa bohong, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Kedua, bisa mendeskripsi solusi, membuat resep untuk solusi. Ketiga, mampu memobilisasi faktor untuk menyelesaikan masalah itu,” Jelas Kapolresta.
KombesPol Wahyu kemudian memberikan contoh konkret minimnya integritas di Indonesia. Menurut pandangannya, dengan menjamurnya pelaku korupsi dari kalangan penyelenggara negara, itu menjadi contoh nyata krisis integritas atau Kompetensi
Dalam kesempatan yang sama Qodri Usman Siregar Selaku Bendahara Umum KAHMI Palembang mengungkapkan lingkaran masalah dalam birokrasi Indonesia dimulai dari regulasi yang tumpang tindih, organisasi yang kurang harmonis, staf yang berlebih dan kurang berkualitas, kurangnya akuntabilitas, kualitas layanan publik rendah, sampai korupsi.
Qodri menambahkan, masalah dalam birokrasi pemerintahan yang membuatnya tidak mampu menjalankan perencanaan, strategi, dan eksekusi layanan publik, biasanya disebabkan empat hal.
“Pertama, tidak jelasnya visi dan strategi. Kedua, tidak ada komunikasi dan kerjasama antar-instansi. Ketiga, perencanaan strategi dan proses penganggaran dibuat tak berkaitan. Keempat, ketidakmampuan membuat penghukuran atas hasil yang dituju.” Ungkap Qodri
Namun Menurut Qodri, keempat hal ini bisa diatasi dengan kepemimpinan kuat yang mampu membagikan nilai yang diyakininya serta menerjemahkan visinya. (yf)
Pos terkait
Pos Terbaru
