Hutama Karya : Kontraktor Jalan Tol Trans Sumatera Dapat Dana Segar 7,5 Triliun

Jakarta, Pelita Sumsel– Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan dilanjutkan kembali yang ditujukan untuk memperpendek jalur distribusi barang dan mobilitas warga agar lebih cepat dan efisien, yang sebelumnya hanya dibanguan dari Bakauheni Lampung sampai Palembang.

“Kami nanti akan mengawasi penggunaanya sesuai dengan yang diusulkan Menteri BUMN”, ujar, wakil Ketua Komisi VI Aria Bima setelah rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas penyertaaan modal negara, PMN, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Kemenkes RI Dukung Kelancaran Penyelenggaraan KTT G20 di Bali

171 Redaktur Romadon

Dalam rapat kerja yang berlangsung hingga sore tadi. Dua instansi yakni Menteri BUMN dan Komisi VI DPR memutuskan telah menyetujui penyertaan modal negara PMN sebesar Rp7,5 Triliun untuk PT Pesero Hutama Karya BUMN milik pemerintah yang mengerjakan jalan tol Trans Sumatera.

Yang penggunaannya akan dimanfaatkan untuk konstruksi dan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol pada tahun anggaran 2020, ujar Aria Bima

Untuk selanjutnya, hasil keputusan rapat ini akan dibawa kedalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, kata Aria.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Pegi Setiawan Bebas, Kapolri Buka Suara

79 Redaktur Romadon

Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020 yang mengatur pemulihan ekonomi nasional saat Covid-19. Pemerintah telah mengalokasikan stimulus ekonomi yang diprioritaskan untuk usaha kecil dan BUMN milik pemerintah.

“Dalam implementasinya kami akan mengawasi sesuai dengan yang diusulkan perusahaan PT Hutama Karya dan pemerintah agar PMN tepat penggunaanya”, kata Aria Bima.

Sementara itu dua perusahaan BUMN lain yang telah Go Publik yakni PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel masing masing memperoleh pinjaman hutang convertible bond dari negara sebesar Rp 8,5 Trilun dan Rp 3 Triliun untuk masa tempo waktu 3 tahun.

Dikatakan, pemberian hutang tersebut ditujukan kerena kedua perusahaan sudah jadi perusahaan publik yang diharapkan akan bisa mendorong pasar agar bisa pulih kembali, kata Muhtarudin anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih sebelumnya menyatakan pinjaman hutang kepada PT Krakatau Steel diperuntukkan untuk perusahaan hulunya yakni BUMN Krakatau Steel sehingga bisa mengdorong industri hilirnya yang bahan bakunya sangat tergantung pada Krakatau Steel.

PT Krakatau Steel sempat dipukul oleh harga baja murah dari China. “Sekarang kami sudah bisa bersaing dengan industri baja Jepang dan Korea Selatan. Termasuk dengan baja China asal tidak disubsidi oleh negaranya dan tidak diberikan kemudahan masuk ke Indonesia”,kata Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dengan nada tinggi.

Untuk pada kuartal pertama tahun 2020, PT Krakatau Steel telah memperolah keuntungan secara komersil, tapi memasuki kuartal II pada saat marak wabah Covid-19 kami merugi kembali yang diharapkan pasar segera membaik di kuartal III dan IV, harap Silmy Karim. (OCE)