Soal BPJS, PB KOMDES Usulkan Pemerintah Lakukan Jajak Pendapat
Ketua PB KOMDES, Eka Subakti SakirPalembang, Pelita Sumsel – BPJS memberatkan pekerja sektor Informal, sejak awal PB Konsentrasi Membangun Desa (PB KOMDES) menilai model pelayanan berobat menggunakan asuransi seperti Askes dan BPJS rentan inefisiensi penggunaan dana baik APBN maupun APBD.
“Model asuransi ini hanya melayani berobat dan di batasi. Jika hanya pelayanan berobat, sebenarnya beberaa daerah telah ada model pelayanan yang lumayan baik seperti Jamsoskes Sumsel Semesta. Jamsoskes Sumsel Semesta mengcover seluruh rakyat Sumsel di luar Jamkesmas, Asabri, dan lain-lain,” kata Ketua PB KOMDES, Eka Subakti Sakir kepada Pelita Sumsel
Pemerintah daerah sendiri, lanjut Eka, yang mengelola dan masyarakat Sumsel tidak tertekan soal iuran. Saat ini sektor informal seperti petani, UMKM bahkan pegawai swasta yang tidak masuk PIB sangat khawatir jika menunggak iuran BPJS.
“Contoh petani karet yang sewaktu-waktu harga karet anjlok akan sangat beresiko menunggak, kemudian UMKM pedagang kecil yang berhadapan dengan mahal nya bahan baku olahan akan berpotensi menunggak BPJS,” paparnya
PB KOMDES mengusulkan kepada pemerintah dan elemen elemen pro kesehatan rakyat untuk jajak pendapat langsung ke desa desa, dan hasilnya menjadi data sebagai bahan kajian efektivitas sistem BPJS.
“Kami harap pemerintah lebih fokus pada pembangunan sistem kesehatan nasional berbasis pelayanan sosial dasar seperti layak nya gerakan penanganan stunting dari pada memboroskan anggaran melalui skema BPJS,” pungkasnya (yf)
Pos terkait
Pos Terbaru
