Kemelut Bansos, Emak-emak Gruduk Kantor Camat 

OKU Timur, Pelita Sumsel – Masyarakat Kecamatan Buay Pemuka Peliung mulai dari emak-emak hingga bapak-bapak dan masyarakat umum lainnya beramai-ramai menggruduk kantor Kecamatan setempat. Kedatangan mereka ini memprotes terhadap dana Bantuan langsung tunai (BLT) dari kemensos yang di anggap warga tidak tepat sasaran dalam penyaluran nya, serta pendataan BLT dana desa yang juga belum merata.

”Kami mendatangi kantor Camat ini nak betanyo pak, atas dasar apo warga yang kehidupan nyo saat ini sudah terbilang mapan tapi masih dapat BLT, karena yang kami jingok banyak warga lah beduit masih bae dapat berarti kan idak tepat sasaran kalu cak itu” ucap emak-emak yang ikut dalam aksi ini, Selasa (21/06/2020).

Bahkan lanjutnya, agar mendapat BLT dana desa banyak sekali persyaratan, selain ada syarat resmi dari pemerintah pusat, dari Pemerintah Desa ini menyebutkan ada 14 kriteria lagi yang menjadi persyaratan. Ini mungkin salah satu cara menyulitkan warga agar mendapat bantuan ini.

“Presiden Jokowi mengatakan itu bantuan untuk warga yang terdampak corona bukan terkena corona. Jadi kalau terdampak semua kena dampak. Kemana-mana kita dilarang. Kami minta pemerintah desa dan Kabupaten menyelesaikan kemelut ini. Itu hak masyarakat jangan di persulit,” tambah warga.

Terpantau masyarakat yang mendatangi kantor Camat BP Peliung ini dari Warga Desa Pulau Negara, Negeri Pakuan, Desa Bantan Pelita.

Camat Buay Pemuka Peliung menyebutkan, yang menyebabkan kekisruhan ini karena data yang mungkin belum tepat, karena semua ini bukan pihak kecamatan yang mendata melain kan data tersebut dari pihak dinas sosial (Dinsos) OKU Timur.

“Tadi kita sudah Musyawarah langsung dengan perwakilan masyarakat dari desa, ada dari Kepolisian dan TNI, dari Dinsos, Bappeda dan ada dari Anggota DPRD OKU Timur. Hasil masukkan dari Musyawarah tadi akan kita sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.

Sementara itu pihak dari Dinsos menyebutkan, data penerima bansos dari Kemensos selama ini merupakan data penerima lama, sehingga tidak ada penambahan penerima baru. Terkait adanya protes masyarakat ini, menurutnya agar kepala desa masing-masing mengusulkan nama-nama yang dinilai layak menerima bantuan. “Data yang keluar tersebut bukan data usulan baru melain kan data tersebut data tahun 2015 Yang silam,” ujar Slamet Kasi pendataan parkir miskin Dinsos. (fah)