HMI Pantau Pilkada Serentak 2018
Palembang, Pelita Sumsel-Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentah Tahun 2018 di beberapa kabupaten kota serta pilkada Gubernur Sumsel nanti, perlu pemantauan dari berbagai pihak demi tujuan pilkada yang adil dan berkualitas
Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel yang merupaka bagian dari masyarakat punya kewajiban untuk mengawasi dan memantau Pemilu, berdasarkan hal itu Badko HMI Sumbagsel membentuk tim Independen Pemantau Pemilu pada pilkada serentak 2018 di sumsel
“Bagi mahasiswa dan pemuda suatu hal yang harus untuk terlibat dalam pesta demokrasi, peran dan serta mahasiswa dan pemuda dalam mengawal pilkada serentah 2018, Badko HMI Sumbagsel akan mengambil langkah untuk partisipasi dan mengawal proses demokrasi pada Pilkada, ” Ungkap Ketua bidang eksternal Badko HMI Sumbagsel, Adi Prawoto disela Deklarasi di Aula DPRD Sumsel sabtu (23/12)
Dikatakan Adi, tujuan pembentukan tim Indenpenden Pemantau Pemilu adalah mengembalikan pemuda dalam poros mahasiswa sebaga agent of control, dalam hal ini saat ini menjelang pilkada serentak 2018
“Kita Badko HMI Sumbagsel mencoba mendorong para mahasiswa untuk peduli dan mengawasi pesta demokrasi pada 2018 nanti, karena kita mahasiwa merupakan pemuda yang kedepan akan bersentuhan dengan politik, jadi mita harus mengerti tentang proses politik itu sendiri,” katanya
Dikatakan adi, selain deklarasi tim indenpenden pemantau pemilu juga dilakukan diskusi peran mahasiswa dan pemuda dalam Pemilu
“Kita harapkan dengan diskusi ini membuka wacara berpikir mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses pilkada,” Katanya
Sementara itu, Ketua Umun Kahmi Sumsel, Joncik Muhammad memberikan apresiasi kepada Badko HMI Sumbagsel yang telah menginisiasi membentuk tim pemantau pemilu pada pilkada serentak 2018
“Bagus, ini bagian tugas mahasiswa dengan tujuan agar Pemilu berkualitas,” Ucapnya
Menurut dia, pengawasan Pemilu bukan hak Pawanslu tapi masyarakat luas juga punyak hak terutama mahasiswa
“Jangan sampai nantinya pemilu penuh kecurangan, ini adalah hak setiap warga untuk mengawasi proses pilkada, pengawasan dan pemantauan dimulai dari
rekrutan penyelenggara pemilu, pedataaan pemilih, sampai mobilitas massa pada pelaksanaan pemilu dan memantau apa akan ada money politik,” Ungkap Joncik (yf)
Pos terkait
Pos Terbaru
