Harnojoyo : Hadirnya MPP Salah Satu Komitmen Pemkot Berantas Korupsi di Perizinan
Wali Kota Palembang, H HarnojoyoPalembang, Pelita Sumsel – Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan H Harnojoyo, terus berupaya semaksimal mungkin menenkan angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan perkapita, dan meningkatkan angka Genio Ratio, sesuai dengan visi – misi Palembang Emas Darussalam.
Pandemi Covid-19, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berimbas dengan Pendapatan Asli Daerah. Banyak perusahaan – perusahaan merumahkan karyawannya.
Menghadapi tantangan tersebut jelas Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Pemkot Palembang melakukan beberapa upaya. Dalam hal menekan angka pengangguran, dengan menggalakkan berbagai pelatihan berbasis kompetensi.
Dilain itu, pemberian insentif dunia usaha, peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan, dan menerbitkan surat edaran terkait stabilitas sektor ekonomi, telah kita lakukan.
“Bantuan tanpa bunga dan anggunan terus kita lakukan, tertuama untuk UMKM yang terdampak Covid-19. Tidak hanya bantuan modal, kita juga mempermudah dalam hal perizinan. Para investor cukup datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP), semua lengkap dan dilakukan secara cepat, dan online,” kata Harno.
Politisi Demokrat ini, terus berpikir bagaimana melakukan keseimbangan anatara menekan penyebaran virus covid-19, dengan menghidupkan perekonomian.
“Himbauan penerapan 3 M, dan vaksinasi covid-19 terus dilakukan sesuai dengan target, semoga pandemi ini cepat berlalu,” ujar dia.
Di lain pihak Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melakukan pendekatan dengan mengajak seluruh masyarakat, stakeholder, para politisi, para penyelenggara negara agar sadar akan bahaya korupsi yang akan menghambat tujuan nasional.
Menurut Firli, fakta empiris yang sering terjadi tindakan korupsi itu terkait dengan perizinan usaha, perizinan tambang, perizinan untuk para investor. Oleh sebab itu KPK menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit perizinan. KPK sejauh ini lanjut Firli terus mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan menerapkan pelayanan sistem elektronik.
“Dengan palayanan secara elektronik hubungan secara fisik antara pemohon izin dan pemeberi izin dapat dihindari, itu cara kita untuk melakukan pencegahan korupsi. Adapun garda terdepan dalam pencegahan praktik korupsi di daerah ada pada gubernur, bupati dan walikota, ” jelas Firli.
Sementara, Gubernur Sumsel Herman Deru, mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ketua KPK RI Firli Bahuri mengedukasi dan memberikan arahan kepada kepala daerah di Sumsel.
“Semoga kegiatan ini diikuti dengan baik oleh bupati / walikota di Sumsel agar mendapatkan pemahaman yang bermanfaat,” tandasnya. (jea)
Pos terkait
Pos Terbaru
