Fraksi PANIndo DPRD OKU Timur Minta Bulog Turun Tangan Stabilkan Harga Gabah

OKU Timur, Pelita Sumsel – Fraksi Gabungan PANIndo DPRD OKU Timur menyarankan Bulog untuk ambil bagian dalam menstabilkan Harga gabah kering panen (GKP) dan Beras di tingkat petani.

Dengan cara aktif membeli langsung GKP dan beras di tingkat petani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Pemerintah. Langkah itu diyakini membantu menstabilkan harga gabah di tingkat petani sebelum dirusak para tengkulak.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Pasar Bedug Muba, Thia Yufada: UMKM Bangkit Di tengah Pandemi

106 Redaktur Romadon

Dimana dalam Permendagri Nomor 24 tahun 2020, pada pasal 3 ayat 1, sesuai HET Pemerintah, harga GKP di tingkat petani mencapai Rp 4.200 dan harga Beras sebesar Rp 8.300 per kilo gram.

“Yang kita dengar sekarang petani di OKU Timur mengeluhkan harga gabah dan beras yang turun drastis, apa lagi sekarang sedang masa panen, kasihan sama saudara-saudara kita. Ditambah lagi saat ini sedang dalam masa Pandemi Covid-19 semua serba sulit,” ujar Ketua Fraksi PANIndo DPRD OKU Timur Rinaldi Mansyur, SE. Minggu (21/03/2021).

Untuk itu dirinya berencana akan mendatangi langsung Perum Bulog yang ada di Baturaja, untuk menyampaikan kondisi harga GKP dan beras yang ada di pasaran saat ini sedang anjlok, pihaknya ingin peran Bulog di sini hadir dan membeli gabah dan beras di tingkat petani sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Pj Bupati Apriyadi Fokus Wujudkan Good Governance and Clean Government di Muba

20 Redaktur Romadon

Dari pantauan di lapangan, harga gabah ditingkat petani Rp 3.600 dna harga beras Rp 7.400 perkilo gram.

“Saya sebagai Anggota DPRD OKU Timur dari Partai PAN Dapil 1 pertama yang menolak rencana pemerintah yang akan mengimfor beras. Apa lagi saat ini petani sedang panen raya, ini tidak logis di dalam negeri sedang panen kok kenapa mau impor,” kecam Renaldi.

Akibatnya, seiring dengan masuknya masa panen raya, harga gabah di tingkat petani trennya menurun. Untuk itu rencana tersebut diharapkan dapat dibatalkan. Diperkirakan produksi lokal memang sudah mencukupi untuk kebutuhan.

” lebih baik pemerintah menyerap gabah petani lokal untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ketimbang impor. Ini akan kita sampaikan langsung dengan pimpinan partai kita baik di tingkat Provinsi maupun pusat agar sama-sama menyuarakan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya. (fah)