Tingkatkan Kinerja Dalam Pendampingan Desa

Palembang, Detik Sumsel – Dalam meningkatkan kinerja untuk pendampingan setiap desa di Sumatera Selatan (Sumsel). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumsel adakan Rapat Koordinasi (Rakor) kepada 13 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Wilayah Sumatera Selatan.

Dijelaskan Tenaga Ahli Sistem Formasi Dan Komunikasi Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Hendra Bakti, Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan konsolidasi untuk meningkatkan kinerja dalam pedampingan disetiap desa yang ada di Sumsel.

Baca Juga

7 tahun  lalu

Pemprov Sumsel Turut berduka atas Meninggalnya Ayahanda Tito Karnavian

138 Redaktur Pelita Sumsel

“Namun tujuan pokok kita yaitu mengawasi dalam Inplentasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yaitu UUD Desa. Tentunya disitu salah satunya ada program dana desa yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya, disela-sela kegiatan Rakor yang diadakan di Sintesa Peninsula Hotel, Jalan Residen Abdul Rozak, Palembang, Sabtu (26/8).

Lanjutnya, dalam peserta rakor tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kepala Bappeda se Sumatera Selatan dari 13 Kabupaten dan 1 Kota tersebut. “Satu kotanya itu yaitu Prabumulih,” ujarnya.

Prabumulih merupakan kota yang saat ini masih memiliki 12 Desa, maka dari itu pihaknya memilih kota Prabumulih di dalam rakor tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

UBD Andil Buat Andikpas Melek Teknologi dan Pendidikan

124 Redaktur Romadon

Adapun Kabupaten-Kabupaten yang ikut dalam Rakor tersebut yaitu, Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Pali, Oki, Okut, Okus, Ogan Ilir, Muba, Banyuasin, Muratara, Mura, Pali. “Itu lah tiga belas Kabupatennya dan ditambah satu yaitu Prabumulih sebagai Kota,” ungkapnya.

Sementara, dikatakan  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ogan Komering Ulu (OKU), Ahmad Firdaus, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pihaknya dari Daerah dapat mengerti menyangkut masalah dana desa.

“Memang sudah ada petunjuk Permendes No 22 Tahun 2016 untuk pelaksaannya tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan, namun dengan adanya rakor ini kita bisa dapat lebih memahami lebih dalam lagi,” tutupnya. (yf)