Awal Oktober, KPU Sumsel Launcing Pilkada Serentak 2018

Palembang, Pelita Sumsel- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 nanti, Untuk pilkada Sumsel, sudah memasuki persiapan yang utama adalah melakukanprogram dan anggaran, dalam hal anggaran ini Sumsel bersyukur dapat memenuhi MPHD yang di buat Mendagri di bulan juli berupa surat edaran.

Hal ini di sampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Aspahani saatmenghadiri acara pengukuhan dan sertijab kepala perwakilan BPKP Sumsel, Rabu (2/8/2017)

“Kita punya 9 kabupaten kota yang 6 nya sudah selesai sedangkan yang dua lagi masih dalam revisi karena ada perhitungan yang belum dimasukkan dalam MPHD tahun 2017,”ujarnya s

Lebih lanjut Aspahani mengatakan, Secara anggaran kita sudah optimis semuanya sudah terpenuhi  walaupun ada beberapa penghematan-penghematan dari provinsi Sumsel sendiri, untuk awal yang pernah kita usulkan sekitar 440 milyar itu belum dilakukan penghematan sehingga dampaknya harus sosialisasi barangkali menjadi dampak yang paling terkena,” selain sosialisasi yang wajib mungkin dikurangi adalah honor di Pos TPS, dan kebutuhan logistik di TPS kita kurangi,”katanya.

Diungkapkan lagi Asphani, Untuk tahapan berikutnya tanggal 10 oktober 2017 nanti kita akan segera melounching tahapan pilkada Sumsel sekaligus membentuk pemilihan pengawasan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa,sebelum menerima daftar pemilhan tetap di bulan november nanti kita akan lantik semuanya.

“untuk kegiatan tahun 2017 kita sebatas itu saja, pencalonan sudah bisa kita mulai untuk perseorangan saja pada desember  bulan depan, untuk resminya penetapan calon nanti pada 12 februari 2018,”Jelasnya.

Sosialisasi itu tidak ada kaitan dengan dimana kita membuat upaya supaya pemilih lebih mengetahui dalam artian proses mengenalkan calon-calon dan juga mengenalkan tehnik-tehnik dalam pencoblosan supaya itu tidak kalah dalam pencoblosan kemudian juga mengenalkan semangat berdemokrasi supaya harus siap kalah dan siap menang semuanya itu menjadi suatu upaya kita dalam mensosialisasikannya,” bahan kampanye kita diperkenankan untuk mencetak sebanyak 500 jumlah kata, tetapi karena anggaran itu di batasi dalam hal-hal yang wajar maka itu kami pertimbangkan sekitar 25 sampai 35 persennya saja,”pungkasnya.

Masih katanya, untuk nilai terahir kita di batasi dengan anggaran daerah SKPD dan sudah di setujui oleh Gubernur sekitar 318 milyar  dari 440 milyar, penghematan itu lebih kepada bahan kampanye dan kegiatan pemerintah setempat,” tu cuma untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk pemilihan bupati/walikota yang ada di kabupaten/kota masih ada lagi,”tutupnya (yf)