Sumsel Raih Peringkat ke-3 Perencanaan Terbaik

Jakarta, Pelita Sumsel- Provinsi Sumsel terus menorehkan keberhasilannya dengan meraih peringkat ke-3 kategori perencanaan terbaik tingkat provinsi se-Indonesia. Perhargaan diserahkan langsung oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (26/4).

Sumsel berada di urutan ke-3 setelah provinsi DKI dan DIY.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Tiga Putra Terbaik Sumsel Jabat Menteri Kabinet Indonesia Maju

193 Redaktur Romadon

Forum koordinasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan antara pusat dan daerah itu dihelat sejak 26 April hingga 9 Mei 2017 di Jakarta, mengangkat tema “Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi Widodo.

Gubernur Alex Noerdin menyatakan rasa bangga terhadap pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih. Sumsel berhasil mendobrak dominasi provinsi-provinsi yang ada di jawa, dan telah mensejajarkan diri dengan provinsi besar lainnya.

Musrenbangnas 2017 digelar untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi. Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Antisipasi Hadapi Krisis Global, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir

208 Redaktur Romadon

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU-SPPN, Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan rancangan awal RKP yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaannya.

Pada tahun 2018, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, dan ketahanan pangan.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (ril)