Terkait Dana Hibah, KNPI Palembang Desak DPRD Sumsel Usut Tuntas
Palembang, Pelita Sumsel – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI ) Kota Palembang melakukan aksi dihalaman DPRD sumsel yang komandoi langsung oleh Ruby Dinarta selaku koordinator aksi. Senin (30/01).
Aksi di halaman DPRD Sumsel yang menuntut soal kejelasan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada KNPI Provinsi sumsel yang diketuai M. F. Ridho diterima audensinya oleh Wakil Ketua DPRD Chairul S Matdya.
Didalam audensi tersebut Eman Satria Hadi sekjen DPD KNPI Sumsel (Versi KNPI M. Hidayat) mengatakan agar Pemerintah Provinsi untuk bersikap adil dan tidak memihak terhadap pemuda.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi melalui DPRD agar sikap netral jangan memihak dan seolah meng-anak tiri kan KNPI kami. Dan kami meminta pihak Pemprov agar menarik kembali dana APBD yang telah dihibahkan kepada sekelompok orang yang mengaku KNPI yang diketuai oleh M. F. Ridho” Tegas Eman
Eman menambahkan agar Pihak Pemprov membatalkan semua bentuk kegiatan seputar kepemudaan yang dilakukan KNPI yang dibawah naungan sdr. M. F. Ridho
“Kemarin minggu ada kegiatan yang mengatas namakan KNPI Kota Palembang, kita mendatangi tempat acara tersebut di area Ramayana (mall:red), kita ingin atribut KNPI dilepaskan namun pihak panitia acara mengatakan bahwa kegiatan itu difasilitasi dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur dan KNPI kita seolah-olah tidak dianggap keberadaanya oleh Pihak Pemerintah Provinsi sumsel” terangnya.
Eman menegaskan akan mendemoi Wakil Gubernur jika tidak netral.
Ditempat ruangan yang sama Ruby Dinarta selaku koordinator aksi kali ini mengatakan agar Pihak Pemrov sumsel melalui kesbangpol dan dispora tegas dalam mencairkan dana APBD kepada OKP-OKP yang ada.
“Kita mendesak dispora dan kesbangpol provinsi untuk sudinya menanggapi surat (somasi) dari kami kemarin mengenai untuk menjelaskan semua anggaran yang di keluarkan untuk KNPI Sdr. RIDHO yang dihabiskan untuk bertamasya keluar negeri dengan sekolompok orang-orang tua yang mengaku KNPI” ungkap ruby
Ruby menegaskan agar Pemprov memutuskan pihak Kubu KNPI mana yang diakui oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.
Chairul S Matdiah menyambut baik segala aspirasi yang disampaikan KNPI Kota Palembang hari ini dan akan menyampaikannya kepada Komisi bagian Kepemudaan.
“Kami akan bertanya sama komisi lima mengenai dualisme ini yang terjadi saat ini. KNPI mana yg diakui secara hukum dan kementerian” jelas Chairul
Terkait permasalahan anggaran KNPI Chairul S Matdiah menjanjikan DPRD melalui komisi 5 akan memanggil pihak-pihak terkait dalam masalah tersebut.
“Dana hibah yang dicairkan pihak pemprov melalui Kesbangpol dan Dispora yang diberikan kepada Saudara Ridho untuk melakukan perjalanan dinas DPRD dan KNPI akan kita mintai kejelasannya. Apakah melalui prosedur atau tidak.” Kata Chairul.
“Jika memang Ridho menggunakan dua anggaran tersebut dan tidak sesuai prosedur kita (DPRD:red) akan bertindak tegas kepadanya” tegasnya.
Lanjutnya “Kita DPRD tidak bisa mengeksekusi tapi kami mengakomodir semua pendapat dan aspirasi saudara yang melakukan aksi hari ini”.
“Dan hasil pertemuan ini akan langsung saya sampaikan kepada komisi 5 mengenai pendapat saudara dan yang terkait dalam masalah ini kita panggil untuk duduk bersama dengan kawan komisi 5” tutup chairul (Djiebond)
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar