Menakar Pembangunan Nasional di Papua
Ketua PGK Papua Barat Ichawan Ar Rasyid Kabes (Dok. Pelita Sumsel)Palembang, Pelita Sumsel – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel kembali mengelar Webinar dengan tema Menakar pembangunan Nasional di Papua, Rabu (17/6/2020) malam yang dipandu BungFK.
Salah satu Narasumber, yaitu Jurnalis, Kiagus Firdaus, mengatakan bahwa Papua mengatakan bahwa stigma Papua tertinggal tampaknya mulai bergeser dengan bergeliatnya pembangunan nasional daerah paling timur Indonesia itu.
“Tidak bisa dipungkiri kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terkait pembangunan Papua begitu besar. Tak kurang sekitar 93 triliun anggaran yang sudah dikucurkan untuk otonomi khusus di Papua dan 33 triliun untuk Papua Barat,”ungkapnya
Menurut Kiagus, yang paling mencolok pembangunan di Papua yakni infrastruktur yang saat ini terus menyelesaikan diantaranya jalan trans Papua.
“Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar provini ini sudah setara dengan daerah lain,”kata Direktur TIMES Indonesia ini.
Menurutnya Papua bisa menjadi daerah maju di Indonesia dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya. PRnya SDM Papua harus dibenahi dan ditingkatkan.
“Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa bisa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun,”ungkap Pria asal Pagar Alam ini.
Kiagus menambahkan keberlangsungan positif di Provinsi Papua harus didukung oleh tingkat keamanan masyarakat sosial dengan mengatasi konflik sosial yang terjadi.
“Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua,”ungkapnya dengan serius.
Senada, Ketua PGK Papua Barat Ichawan Ar Rasyid Kabes yang menjelaskan perkembangan pembangunan Papua tidak bisa dibantah baik bidang infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. “Namun sebagian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat Papua terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini,”kata Tokoh Muda ini.
Menurut Dia, ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini dengan cara memberikan keleuasaan otonomi khusus yang sejati oleh orang Papua.
“Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus ditengah masyarakat Pupua”ungkapnya.
Sementara Pengamat Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Dr Sadi Is, SH, MH mengatakan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua mungkin diperlukan revisi UU Otonomi khusus Papua.
“Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan Lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua,”kata Pengajar UIN Raden Fatah ini.
Sementara itu, Bambang Irawan selaku ketum Badko HMI Sumbagsel dalam closing statementnya bahwa dengan diskusi ini kami pemuda dan mahasiswa Sumatera dapat mengetahui dalam keindahan akan efek positif dari pembangunan infrastruktur di Papua.
“Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan” tutup bambang (yfr)
Pos terkait
Pos Terbaru
