Upaya untuk Meniadakan Covid-19 di Sumsel Belum Kunjung Terlihat

Palembang, Pelita Sumsel – Pandemi Covid-19 sejatinya ajang bagi pemimpin di semua tingkatan membuktikan kualitas kepemimpinan, bukan malah sebaliknya dikesankan sebagai pemimpin yang lamban dan menutup diri. Ini terungkap saat digelarnya diskusi online dengan tema Evaluasi Kinerja Pemprov Sumsel terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dihelat Cipayung Plus, Kamis (14/5) sore.

“Dari yang kami amati sejauh ini sepertinya koordinasi penanganan pandemi Covid-19 sangat tidak jelas. Terutama antara Pemprov Sumsel dengan kabupaten/kota di yang terkesan berjalan sendiri-sendiri. Terkhusus DPRD Provinsi terkesan seperti membiarkan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi berjalan sendiri dalam Penanganan Covid-19. Imbasnya pada angka pasien yang dinyatakan positif Corona terjadi kenaikan yang fantastis terbukti sore ini kita saksikan bertambah sangat banyak yang positif, bahkan Sumsel kini menjadi provinsi dengan angka pasien positif tertinggi di Sumatera,” kata ketum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan.

Dengan ketidakmampuan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan angka pasien positif Corona ini, Bambang menilai wajar apabila ada diantara elemen masyarakat yang berkomentar nyinyir, jika tak mampu atasi Corona silahkan gubernur mundur teratur.

“Sampai hari ini pula terkait penanganan pandemi Gubernur (Sumsel) belum sekalipun memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi menyampaikan saran dan pendapatnya, Gubernur seperti kebingungan mau melakukan apa dengan kondisi ini, tentu itu menunjukkan betapa rendahnya kapasitas beliau sebagai Gubernur Sumsel, akhir-akhir ini kita lihat upaya untuk meniadakan Covid-19 oleh Bapak Gubernur tidak kunjung terlihat, yang ada upaya Gubernur Sumsel ini seperti pasrah dengan kondisi dan pandemi covid-19,” jelas Bambang.

Belum lagi keberadaan dapur umum yang per hari cuma mampu menyediakan maksimal 1.500 nasi kotak, masih jauh dari kebutuhan warga yang terdampak yang jumlahnya berlipat dari itu dengan dana yang disiapkan mencapai Rp120 milyar.

“Program dapur umum itu bukan program sekelas Gubernur, ranah gubernur itu harus piawai memainkan perannya yang sebagai instrumen strategis di sumsel ini, jangan pencitraan terus dong,” kata Bambang yang juga Mahasiswa Hukum Tata Negara Pasca Sarjana Unsri.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, RA Hj Anita Noeringhati yang ikut berpartisipasi pada diskusi tersebut mengaku sejak awal munculnya pandemi ini pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah konkret.

Diantaranya melakukan komunikasi dengan kabupaten/kota. Selain itu, juga berkirim surat kepada Gubernur Sumsel pada 16 April 2020 meminta untuk dilaksanakan percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Salah satunya meminta pembatasan masuk ke wilayah Sumsel untuk lebih diperketat sehingga transfer pendatang dari daerah di luar Sumsel dapat di eleminir,” kata politisi Partai Golkar ini .

Terkait pelaksanaan PSBB di Palembang dan Prabumulih yang baru akan dilakukan pada H+2 Idul Fitri, Anita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus tugas penanganan Covid-19 Pemprov Sumsel ini angkat bicara.

“Dalam rapat Pak Gubernur menyampaikan sebelum pemberlakuan PSBB agar terlebih dulu dilakukan persiapan yang matang. Termasuk juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek baik kesehatan, ekonomi dan keamanannya,” kata politisi yang juga berlatar belakang sebagai advokat/pengacara ini.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Sumsel, MF Ridho,ST,MT yang menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan yang luar biasa pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Sumsel.

“Bisa dibayangkan cuma dalam waktu satu bulan seminggu terjadi penambahan pasien positif dari 16 orang menjadi 322 orang. Bahkan, data terkini saat ini jumlahnya yang dinyatakan positif sudah di atas 400 orang,” katanya.

Pengamat Sosial Unsri, Drs Bagindo Togar Butar Butar menyebut krisis pandemi Covid-19 ini sungguh diluar ekspektasi publik karena selama berdirinya republik ini belum pernah ada krisis yang berkenaan dengan penyebaran virus yang sepelik ini.

“Akhirnya dalam menghadapi pandemi ini ada kesan sepertinya para pemimpin mulai dari level tertinggi hingga ke daerah termasuk gubernur dan bupati walikota gamang, panik bahkan sok tahu hingga membuat kebijakan yang terkesan asal dan diluar nalar,” sebut Bagindo dalam diskusi yang di moderatori Rio Pratama ini.

Selain dari sejumlah OKP dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, diskusi online ini turut dihadiri sejumlah pihak diantaranya Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Budi, Danrem 044/Gapo dan Kabid Dokkes Polda Sumsel, Kombes Pol dr Syamsul. Sedangkan dari Pemprov Sumsel awalnya dikonfirmasi akan diikuti langsung oleh gubernur Sumsel Herman Deru namun tidak hadir. (bon)