Palembang, Pelita Sumsel – Dari 59 titik kawasan kumuh, setidaknya sudah 50 persen kawasan kumuh berkurang. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda usai membuka Pelatihan Cluster Lurah Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palembang Tahun 2019, Jumat (28/6) di ruang Parameswara.
Menurutnya, program KotaKu Tentu saja itu memang sudah ada pemetaannya dari Kementerian. Berdasarkan laporan dari 59 titik yang disepakati termasuk lingkungan kumuh dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memang sudah ada sekitar pengurangan masalah lingkungan kumuh ini 50%. “Memang ada kriteria-kriterianya kawasan itu artinya lingkungan dan alhamdulillah setiap tahun berkurang,” ujarnya.
Namun karena banyak yang harua dituntaskan, kata Fitri penanganannya harus bertahap karena keterbatasan anggaran. “Jadi kita alokasikan kepada lingkungan-lingkungan yang betul-betul masih dalam arti kumuh yang membutuhkan perhatian pemerintah kota Palembang,” jelansya.
Sementara itu Kepala Bappeda & Litbang Kota Palembang Ir Harrey Hadi mengatakan, pengentasan masalah lingkungan kumuh ini akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan tidak hanya 50% saja karena sejak 2014-2018 sudah banyaj yang dilakukan Pemkot Palembang bersama program KotaKu pengentasan kawasan kumuh sampai 70% berkurang. “Untuk itulah terus kita dorong terus dan mengawasi supaya pengerjaan-pengerjaannya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan,” katanya.
Harrey menyebutkan, dari data 2014 sebanyak 2.500 hektar kawasan kumuh sudah turun kira-kira kurang lebih 50% atau sekitar 1.400 Ha. “Jadi tentu ini berkat sinergitas dari program-program baik melalui pemerintah pusat dan daerah di program kota tanpa kumuh maupun beberapa program APBD bedah rumah kota Palembang,” bebernya.
Tahun ini lanjut Harrey, pihaknya memfokuskan daerah Seberang Ulu (SU) untuk pengentasan kawasan kumuh, sesuai kriteria dianataranya sanitasi kemudian limbah sampai Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Kalau di Seberang Ilir ada di 99 titik, memang lebih banyak di Seberang Ulu dan tentu ini akan menjadi prioritas penting bagi pemerintah kota Palembang,” katanya lagi. (Yf)