Banyak Kritikan, Cipayung Plus Sumsel Komitmen Kawal Penimbunan Kantor Pemprov

Palembang, Pelita Sumsel – Cipayung Plus Sumsel komitmen kawal investigasi penimbunan di kawasan Keramasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Senin, (22/2/2021).

Proses penimbunan di Kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Kelompok Cipayung Plus Sumsel (KMHDI, HMI, IMM, GMKI, SEMMI dan KAMMI) salah satu yang paling serius memberikan kritik dan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pindahan perkantoran Pemerintah Provinsi ke Keramasan.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Wujudkan Indonesia Unggul Melalui Persatuan

145 Putra Pamungkas

“Turunnya BPK RI dan Kejaksaan Negeri Palembang ke lapangan untuk melakukan investigasi tentu menjadi catatan bagi pemerintah dengan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut,” kata Sekjen GMKI Sumsel, Petrus Sitompul saat dilokasi

Ketua DPD IMM Sumsel, M. Iqbal, menambahkan, pihaknya bakal mengawal terus penimbunan kantor pemprov Sumsel.

“Kami akan terus melakukan pengawalan terhadap proses investigasi yang dilakukan oleh BPK RI dan Kejaksaan Negeri Palembang, Nantinya kami juga akan melakukan pencocokan data dengan hasil temuan kami di lapangan,” ujarnya

Baca Juga

3 tahun  lalu

MEDCO E&P Gelar Webinar Ketahanan Energi saat Pandemi

125 Admin Pelita

Rencana pemindahan di tanah seluas 40 hektar dengan APBD sebesar 166 M yang menjadi topik pembicaraan masyarakat di Sumatera Selatan belakangan ini. Masyarakat menilai pemerintah tidak melakukan kajian yang baik dalam proses pemindahan perkantoran tersebut, ditengah pandemi COVID-19 mestinya pemerintah lebih fokus pada percepatan penanganan dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Sementara itu Perwakilan KMHDI Sumsel, I Wayan Darmawan, mengatakan pihaknya meminta pemprov transparansi.

“Transparansi dan independensi dari BPK RI dan Kejaksaan Negeri Palembang, menjadi harapan bagi kami dan masyarakat Sumatera Selatan, kami juga mengharapkan tidak adanya intervensi terhadap proses investigasi yang dilakukan,” ujarnya

Muhammad Hatta selaku wakil ketua BADKO HMI Sumbagsel menyampaikan, dengan besarnya anggaran yang bersumber dari APBD Sumsel 2020 maka kita harus sama-sama mengawal ini. Rakyat masih banyak yang kesulitan Apalagi Mega Proyek Site development bukanlah kebutuhan yang urgent di tengah pandemi dan ini syarat akan kepentingan yg diduga akan merugikan negara.

“Kita sama-sama mengawal Pembangunan pemerintah Sumatera Selatan untuk mewujudkan Sumsel maju untuk semua sesuai tagline Sumsel hari ini,” tutupnya (Ron)