Ketua MPR Imbau Aplikator GoJek Asuransikan Pengemudi

Jakarta, Pelita Sumsel– Ketua MPR Bambang Soesatyo minta aplikator GoJek agar memulai menjalankan tanggung jawab sosial kepada mitranya yang telah membesarkan GoJek.

“GoJek ini bisa besar karena adanya pengemudi on line yang loyal pada Go- Jek dalam jumlah yang besar “, tegas Bambang Soesatyo seusai menyampaikan Donasi Pulsa oleh MPR Peduli Lawan Covid- 19 kepada mitra GoJek yang berlangsung di Gedung Parlemen Jakarta sabtu pagi (18/7/2020) yang sekaligus jadi ajang penutupan Program Lawan Covid-19.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Menpora Sebut Persiapan PON XX Sudah Sesuai Rencana

77 Redaktur Romadon

Untuk itu, Bambang juga mengetuk hati kepada pemilik GoJek agar memikirkan pemberian asuransi kepada mitranya. Seperti program kami kemarin memberikan asuransi kepada yang tergabung kedalam anggota Garda yang juga dari Go-Jek, jelasnya.

Sehingga hubungan antara GoJek dengan mitra diharapkan akan jadi jauh lebih baik dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pengemudinya lewat program asuransi bagi mitra itu, tambahnya.

Seperti asuransi kesehatan, pendidikan dan kematian. Bahwa setiap ada yang kecelakaan maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan. Dan apabila meninggal maka anak anaknya dijamin sekolah sampai perguruan tinggi dan mendapat beasiswa. “Saya kira ini harus menjadi pertimbangan GoJek”, kata Bamsoet.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Dituding Anggota PKI, Jokowi: Itu Fitnah

103 Redaktur Pelita Sumsel

Program MPR Peduli telah menerima dan menyalurkan donasi yang sumbernya berasal dari anggota MPR, anggota BPIP dan KADIN dengan akumulasi dana yang terkumpul sebesar Rp 842 juta.

Ditempat yang sama Sekjen MPR Maruf Cahyono menyatakan program MPR Peduli merupakan wujud dari pengamalan Pancasila agar warga negara membantu antar sesama utamanya bagi yang terdampak Covid-19.

“Ini adalah bagian dari peran MPR dalam menjalankan 4 Pilar secara langsung kepada masarakat atau buat antar sesama. Dan kepedulian ini tidak berhenti hanya sampai disini atau akan dilanjutkan dalam bentuk yang berbeda kedepannya”,kata doktor hukum tata negara ini. oce