Jakarta, Pelita Sumsel – MPR menerima kedatangan 3 Jenderal yang menolak RUU Haluan Idiologi Pancasila , HIP, yang telah menjadi usul DPR. Serta mendesak agar DPR menarik RUU HIP dari prioritas program legislasi tahun 2020.
Dikarenakan Pancasila sebagai hukum dasar telah dijadikan posisinya dibawah menjadi undang undang yang bertentangan dengan konstitusi
Kedatangannya sesepuh dipimpin langsung oleh Jenderal Try Soetrisno, Letjen Syaiful Sulun dan Letjen Kiki Syahnakri.
“Pada prinsipnya idiologi Pancasila harus dibina dan dimasarakatkan supaya hidup ditengah tengah bangsa Indonesia. Akan tetapi RUU HIP harus ditarik. Yang kami usulkan RUU Pembinaan Idiologi Pancasila, BIP”, kata Try Soetrisno di hadapan Ketua MPR Bambang Soesatyo, wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Arsul Sani di Jakarta kamis sore (2/7).
Dikatakan, posisi parlemen sampai sekarang masih menunggu jawaban dari pemerintah setelah DPR menyetujui usul inisiatif RUU HIP menjadi RUU usulan DPR, kata Arsul anggota Komisi Hukum DPR.
Setelah ada jawaban dari pemerintah secara resmi pada DPR. Usulan saya agar pemerintah membuat naskah akademik RUU Pembinaan Idiologi Pancasila yang selanjutnya dilanjutkan dengan uji publik agar tidak menimbulkan kegaduhan baru lagi, kata Arsul.
“Usulan saya agar RUU Pembinaan Idiologi Pancasila agar diusulkan oleh pemerintah saja”, tambah Arsul Sekjen PPP alumni dari Inggris ini. (OCE)