Tata Kelola dan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial & BLT Diperlukan
Pengamat Ekonomi dari Unsri Marlina Widiyanti SE SH MM Phd AMA (Dok. pribadi)Palembang, Pelita Sumsel – Kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 cukup bergejolak, salah satunya akibat virus korona yang mewabah di tanah air. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian di Indonesia di tengaj wabah covid-19, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak covid-19. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemo covid-19.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Marlina Widiyanti SE SH MM Phd AMA mengatakan tata kelola terkait bantuan sosial ini perlu diwaspadai dan keakuratan data penerima bantuan sosial juga dibutuhkan agar penyalurannya bisa tepat sasaran.
“Setiap kebijakan pemerintah tentuanya ada baiknya karena dipikirkan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Hanya saja permasalahannya bagaimana cara penyalurannya, akurasi data penerima bantuan sosial ini juga diperlukan agar bantuan bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Artinya tata kelolanya yang perlu diwaspadai” ujar Marlina.
Data yang tidak akurat tentu saja mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, atau bahkan data penerima manfaat bisa ganda.
Dirinya juga menyoroti database yang kurang maksimal.
“Indonesia ini punya database yang buruk, apa itu karena pengaruh kita dijajah Belanda dulu yang maunay diperintah baru melakukan kerja. tapi yang jelas database yang kita miliki langsung di bawah itu kadang-kadang tidak benar, misalnya orang yang sudah meninggal masih terdata, orang yang sudah pindah juga masih terdata juga. Ini yang saya rasa menjadi kendalanya, apakah di abgaus atau tidak sebetulnya, di bawahnya siap tidak menerima, siap tidak mengelola dengan baik, siap tidak dengan tanggung jawabnya” tambahnya.
Selain itu diperlukan SDM yang mumpuni. Pendelegasian wewenang maupun asistensi sangat diperlukan hingga ke tingkat yang paling bawah (RT/RW).
“SDM juga harus didampingi terutama cara membuat laporan keuangan, sehingga jika diaudit dia tidak terkena sanksi”.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Dengan besaran angka tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM yang terdampak covid-19.
“Bantuan sosial ini memang hanya untuk membantu konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah. Negara Indonesia diurus oleh orang yang bukan sembarangan. Saya percaya orang-orang yang duduk di kementrian itu adalah orang-orang yang pintar di bidangnya. Besaran angka yang sudah ditetapkan pemerintah ini memang sudah dihitung berdasarkan per manusia, per rakyat yang membutuhkan terutama para pelaku UMKM. Angka itu masuk ke dalam anggaran” kata Marlina.
Permasalahannya adalah ketika penyaluran bantuan ke tingkat daerah itu yang perlu diawasi. Menurutnya ini adalah garda terdepan karena langsung berhubungan dengan rakyat.
“Hanya saja permasalahannya adalah tempat penitipan uang ketika disalurkan ke tempat rakyatnya langsung. Pemerintah pusat sudah oke memberikan kebijakan yang bagus, sampai di daerahnya bagaimana? Untuk itu bagaimana peran para gubernur, bagaimana peran para bupati, bagaimana peran para camat itu yang sangat menentukan. Terlepas bantuan itu terserap atau tidak itu kembali lagi dengan garda terdepan tadi, dia amanah atau tidak, atau justru dengan mengucurnya dana yang begitu besar dia mulai bermain-main otaknya, ada data-data palsu yang sengaja direkayasa sehingga dapat mengalokasikan dana yang mereka inginkan itu”, urai Marlina.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengubah bantuan sosial ke bantuan langsung tunai, Marlina mengatakan saat stabil dana desa itu sudah bagus, karena rakyatnya sudah bisa beraktifitas mencari nafkah semampu mereka.
“Tetapi, saat pandemi covid-19 melanda Indonesia, saya tahu bahwa pemerintah membantu rakyat agar mereka tidak kelaparan, tapi di sisi lain juga harus menjaga protokol kesehatan. Pemerintah itu menghadapi Jika rakyatnya sehat dan mematuhi protokol kesehatan, maka perlahan-lahan perekonomian di Indonesia akan bangkit kembali”, tuturnya.
Dirinya optimis jika semua elemen banga ini bersatu, sadar diri dan mau maju bersama-sama, maka Indonesia akan maju. (jea)
Pos terkait
Pos Terbaru
