MUTIARA DARI TIMUR : Mengangkat Papua, Menyinari Indonesia

Oleh : Dr. Ardiyan Saptawan, MSi*)

Nama Papua semakin terangkat di masa era pemerintahan Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan sebelumnya perhatian Pemerintah terhadap Papua dalam pembangunan sudah sama dengan wilayah lain, namun kondisi lingkungan yang cukup berat yaitu banyaknya pegunungan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang sedikit membuat pembangunan di wilayah Papua menjadi lebih mahal dan sulit dibandingkan dengan pembangunan di daerah lain. Akibatnya, setelah sekian lama, kinerja pembangunan disini menjadi tertinggal dengan daerah di wilayah lain di Nusantara. Keadaan ini sangat disadari oleh pemerintahan Jokowi sehingga pada era ini perhatian pemerintah terhadap Papua menjadi spesifik yaitu mengejar ketertinggalan tersebut. Ikon-ikon pembangunan yang menjadi instrument utama pengungkit gairah pembangunan mulai diperhatikan sehingga gairah pembangunan di Papua kini menjadi terangsang untuk bangkit mengejar ketertinggalannya.

Kekayaan alam Papua sangat komplit, mulai dari kekayaan tambangnya sampai kepada kekayaan wisata dan budayanya. Sektor pertambangan tembaga, emas, minyak dan gas memberikan kontribusi lebih dari 50% kepada sector perekonomian Papua. Sejumlah objek wisata alam seperti Puncak Jaya, Taman Nasional Lorentz, Puncak Trikora dan Taman Nasional Wasur di Provinsi Papua dan Raja Ampat, Taman Wisata Alam Gunung Meja di Manokwari dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Telok Wondama, serta Situs Purbakala Tapurarang di Fakfak serta objek wisata kuliner Tembok Berlin di Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat. Kekayaan dan keindahan alam tersebut menjadi semakin merangsang dengan dibangunnya infrastruktur transportasi yang membelah hutan dan pegunungan Papua dan prasarana bandara internasional. Ada 10 bandara yang dibangun pada era Jokowi baik berupa peningkatan klasifikasi maupun bandara baru. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebangkitan ekonomi Papua sudah di pelupuk mata, malah di beberapa sektor terutama pertambangan sudah dahulu meluncur memperkaya pendapatan bagi negara dan daerah papua. Namun demikian kegelisahan sosial masih muncul dalam keseharian terkait Papua. Hal utama yang menjadi pokok masalah adalah keterlibatan penduduk setempat dalam mengelola sumber daya alam yang kaya tersebut yang masih terbatas.

Sumber daya alam yang melimpah sejatinya menjadi lumbung kemakmuran bagi masyarakat setempat. Namun lumbung tersebut tidak akan meretas jika tidak diolah secara professional sehingga dia menjadi bernilai ekonomis. Untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut diperlukan tagan-tangan professional. Sudah siapkah tangan-tangan terampil itu sekarang ? Itulah pertanyaan besar yang menjadi tantangan masyarakat dan Pemerintah. Di pihak masyarakat harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun dirinya untuk menjadi manusia yang bermartabat yaitu dengan memipin pengelolaan lingkungan. Di pihak Pemerintah harus efektif dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi mengelola lingkungan melalui pemberian akses dan fasilitas penempaan diri manusia setempat sehingga menjadi kompeten dan professional tanpa merusak tatanan sosial masyarakat t=yang merupakan penainggalan khas nenek moyang.
Pemerintah sudah memberikan jalur percepatan pembangunan Papua melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kemudian disempurnaka dengan instruksi Presiden terbaru dengan pendekatan 2 plot yaitu :

1. Plot pertama dari sisi pembangunan kesejahteraan hingga ekonomi di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

3. Plot kedua mengenai pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atau desk pembangunan umum yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Pendekatan yang ditekankan pemerintah pada Inpres lanjutan ini adalah pendekatan kesejahteraan dengan mensinergiskan kegiatan pembangunan secara comprehensive sehingga proyek-proyeknya saling mendukung dan melengkapi menuju kesejahteraan yang utuh. Dalam beberapa berita di Harian Nasional menyatakan bahwa para tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sangat signifikan, sehingga membuat banyak anggota separatis menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan negara lantaran Jokowi begitu perhatian dan melakukan pendekatan kemanusiaan, ekonomi dan budaya kepada rakyat bumi cenderawasih. Pendekatan pembangunan yang dilakukan berupa pendekatan kemanusiaan, pendekatan ekonomi, pendekatan dengan budaya. Sebagai contoh adalah pada tanggal 23 September 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tugas untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua provinsi tersebut. Pembentukan tim ini bertujuan agar kedua provinsi itu lebih cepat dalam mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi paling bawah. Makanya perlu dapat perhatian khusus,” kata Muhadjir dalam peresmian sekretariat tim tersebut di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019).

Jika dilihat dari hakekatnya, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang menyusul pembangunan infrastruktur transportasi adalah pendekatan yang memfokuskan kepada pembangunan kapasitas manusianya. Hal ini memang sangat relevan karena infrastruktur yang canggih dengan teknologi tinggi serta fasilitas yang berkualitas tinggi akan mencapai hasil yang optimal jika dikendalikan oleh sumber daya manusia yang professional. Untuk mendapatkan manusia yang bercirikan tersebut maka dibutuhkan manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dengan integritas yang kuat. Pendidikan adalah satu kata kunci yang sangat penting dalam kaitan ini.
Beberapa program pembangunan kapasitas ini sebenarnya sudah lama dirintis namun memang kecepatan perkembangannya tidak seiring dengan kecepatan perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi. Terjadinya reformasi teknologi informasi sejak tahun 1990-an mengakibatkan perkembangan teknologi sangat cepat. Terjadi loncatan-loncatan teknologi digital yang menyebabkan paradigma berfikir (mind set) menjadi sangat variatif. Logika-logika linear tidak bisa lagi menjadi satu-satunya skema berfikir pembangunan. Inovasi telah mewarnai kreatifitas berlogika sehingga temuan-temuan baru menjadi ciri keberhasilan suatu pembangunan. Papua sangat membutuhkan generasi milenial yang mampu membawa inovasi baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Papua yang kaya. Kearifan lokal yang telah lama tumbuh di Bumi Papua harus menyelimuti terobosan-terobosan inovasi modern sehingga meskipun Papua modern namun norma-norma kearifan lokal Papua tetap terjaga sehingga ciri modernnya akan menjadi unik sehingga menjadi primadona yang khas.

Untuk mencapai cita-cita Papua menjadi tuan rumah di negeri sendiri telah banyak beasiswa yang disediakan dan ditawarkan untuk anak-anak muda Papua mulai dari usia SD sampai ke Tingkat Doktoral Perguruan Tinggi Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Prestasi, Beasiswa Affirmasi, dll, yang semuanya itu selain brtujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Papua juga untuk memperkuat rasa kesatuan dan Persatuan Indonesia karena beasiswa tidak hanya untuk bersekolah di Papua saja tetapi sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai dapat kuliah ke luar negeri. Begitu juga halnya kesempatan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua. Dengan biaya dari Bappenas mereka dapat mengikuti pendiudikan lanjutan di Perguruan Tinggi di wilayah lain sesuai dengan yang ditetapkan Bappenas. Wujud dari beasiswa tersebut antara lain adalah pengiriman Pemuda Papua dan Papua Barat u melanjutkan pendidikan ke kota-kota di luar Papua, terutama di wilayah Jawa dengan Bea Siswa dari pemerintah pusat, Provinsi juga pemkot maupun pemkab. Bersamaan dengan itu lebih dari 10 ribu pemuda di kedua wilayah tersebut dikirim untuk belajar di luar Papua termasuk ke mancanegara.
Kebijakan Pemerintah lainnya yang mendorong pembinaan dan pengembangan kapasitas warga Papua adalah pemberlakuan kuota wajib bagi putra-putri Papua untuk diterima di instansi seperti AKPOL, AKMIL, AAL dan juga AAU, serta di perguruan tinggi kedinasan sipil seperti STAN, LAN, STPDN, dan lain-lain, sehingga karir mereka di Birokrasi, TNI, POLRI akan semakin baik seiring dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi mereka. Karena itulah kita sekarang dapat melihat beberapa pimpinan lokal, wilayah, dan nasional sudah banyak dijabat oleh Warga Papua.

Seiring dengan hal tersebut beberapa Undang-undang yang diterbitkan terutama yang berkaitan dengan Otonomi Khusus sudah menentukan bahwa Gubernur, Bupati, serat Walikota Papua dan Papua Barat harus orang Papua Asli. Masyarakat pendatang hanya bisa menjabat pada level Kepala Dinas atau setingkat Eselon IIA dengan harapan diharapkan di kemudian hari nanti penggantinya berlanjut terus seperti itu mengiringi selesainya para putera Papua yang sedang mengikuti pendidikan. Perhatian Pemerintah juga tidak hanya sampai disitu tetapi juga meluas sampai lembaga BUMN.
Hal ini sangat penting sekali dalam memacu gairah dan pengembangan kemampuan anak-anak Papua. Program tersebut diharapkan dapat mendorong warga Papua mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas sehingga dapat cepat membangun Papua secara kreatif dan inovatif dan meminimalisir dampak pembangunan yang sebelumnya terjadi karena kurang memperhatikan norma-norma dasar dari kearifan lokal. Dengan demikian ketertinggalan Papua atas saudaranya di wilayah lain akan dapat dikejar cepat, sehingga beberapa tahun ke depan kualitas pembangunan dan tingkat kesejahteraan Warga Papua sudah sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Malahan, kejayaan Papua nanti tidak saja mengangkat kualitas hidup Warga Papua tetapi juga masyarakat Indonesia secara menyeluruh karena kontribusinya terhadap pembangunan juga akan dirasakan masyarakat Indonesia sesuai dengan tatanan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin cepat Papua jaya, semakin kuat Negara Indonesia.

*)Dr. Ardiyan Saptawan, MSi, Lektor Kepala (Associate Professor) pada FISIP Universitas Sriwijaya dan Sekretaris LP3MP Unsri.