Jakarta, Pelita Sumsel – Ketua DPR-RI, Puan Maharani mengingatkan agar berhati hati melonggarkan pembatasan sosial bersekala besar, (PSBB).
“Pertimbangannya harus sama ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB. Dengan kata lain , prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah,” ungkap Puan di Jakarta senin (11/5/2020) menanggapi wacana pelonggaran PSBB.
Salah satu yang penting diperhatikan, dikatakannya, adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 itu yang masih fluktuatif.
“Dari data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 masih naik turun secara umum,” timpalnya.
“Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari,” ungkapnya.
Jadi, katanya, sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap dan dianalisa secara cermat.
“Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Oleh karena itulah, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi terlebih dahulu, untuk guna melihat dampak yang akan ditimbulkannya,” katanya.
Dijelaskan pula oleh Puan, hal ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19.
“Apa pun kebijakan nantinya yang akan diputuskan, harus disosialisasikan ke masarakat secara utuh, disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masarakat,” tambahnya.
Selain itu, perlunya juga menjaga disiplin, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. “Sebab, hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya,” kata Puan.
Sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan laju kasus baru pasien terjangkit mengalami penurunan hingga 11 persen, Dengan tren penurunan kasus terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar ,PSBB, seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat serta Jawa Timur.
Ketua MPR Bambang Soesatyo secara terpisah menyambut optimistis pemerintah bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan secara ketat berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru Covid-19.
“Walau namun demikian, MPR mengimbau kepada semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB, karena pandemi ini belum berakhir,” tegasnya.
Posisi MPR dalam hal ini, tetap mendorong pemerintah agar tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir.
“Sebab, untuk pelonggaran PSBB salah satu saratnya, jikalau laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam dua pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan, paparnya
“Apalagi sejumlah daerah, katanya masih akan mengusulkan memberlakukan PSBB akibat masih mengalami lonjakan kasus baru pasien Covid-19 kepada Menteri Kesehatan.” tuturnya
Bamsoet juga meminta kepada para kepala daerah agar melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan penyebaran wabah Covid-19, serta mengingatkan kepada warganya masing-masing untuk tetap menjaga kedisiplinan dan mematuhi protokol menjaga jarak.
Senada dengan Puan, Bambang minta agar pemerintah meningkatkan aktivitas pemeriksaan uji test Covid-19 sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu 10.000 pemeriksaan perhari, sedangkan pemeriksaan terbanyak saat ini yaitu pada tanggal 11 April dan 9 Mei 2020 yang masing-masing baru mencapai 7.000 pemeriksaan.
“Akan lebih mendorong pemerintah untuk agar supaya tetap melakukan pemeriksaan Covid-19 dengan polymerase chain reaction, PCR, dan melatih seluruh tenaga medis agar lebih fasih melakukan uji tes PCR, sehingga mendapatkan hasil yang optimal,”katanya. (oce)