Ditengah Wabah Covid-19,Ketum HIPMI Sumsel Desak Pemerintah Daerah se-Sumsel Untuk Segera Buka Posko Pengaduan 

Palembang, Pelita Sumsel – Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan, H. M. Akbar Alfaro mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumsel untuk segera membuka posko bagi para pelaku usaha dan masyarakat guna meringankan cicilan kredit di bank dan lembaga leasing selama pandemi covid 19.

Baca Juga

7 tahun  lalu

DPP IKAPTK Sumsel Resmi Dilantik dan Dikukuhkan

128 Redaktur Pelita Sumsel

Dikatakan Alfaro hal tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak distabilitas ekonomi selama penyebaran covid 19.

“Saya mendesak Pemkab/Pemkot se Sumsel segera membuka posko bantuan bagi masyarakat untuk mengurus relaksasi dan restrukturisasi cicilan kredit mereka baik di bank maupun leasing selama wabah covid 19. Ini juga merupakan mandat dari bapak Presiden yang diturunkan kepada OJK agar bisa segera direalisasikan,” kata Alfaro yang juga Anggota DPRD kota Palembang.

Ia juga menyebutkan, efek dari penyebaran covid-19 ini, terjadi perlambatan putaran roda ekonomi yang membuat masyarakat khususnya para pelaku usaha mengalami penurunan omset bahkan ada yang sampai gulung tikar.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Fase Pemulangan Debarkasi Palembang, 5.374 Jemaah Sudah Kembali, 25 Jemaah Wafat

65 Redaktur Romadon

“Ditengah pandemi ini, pemerintah harus hadir dengan solusi yang riil. Khususnya menjaga ketahanan ekonomi, selain merealisasikan turunan program pemerintah, Pemkab/Pemkot juga harus inisiatif memunculkan ide dan program yang lebih efektif khususnya pada bidang ekonomi,” jelasnya.

“Masyarakat yang dihimbau untuk di rumah saja, tetap perlu makan bahkan pengeluarannya akan lebih besar. Sementara cashflow tidak seimbang karena pemasukan menurun bahkan banyak karyawan yang di rumahkan,” tambah Alfaro.

HIPMI Sumsel sendiri sudah menyiapkan posko pengaduan untuk masyarakat dan UMKM yang ingin mengurus relaksasi dan restrukturisasi cicilan kreditnya.

“Posko kami akan segera dilaunching untuk publik. Dan silakan bagi masyarakat, untuk mengikuti prosedur yang ada dari HIPMI dengan sisten yang lebih mudah mungkin juga online. Agar proses pengurusan bisa tetap dilakukan dan himbauan pemerintah untuk tidak membuka tempat-tempat berkumpul juga dilakukan,” tutupnya.(Don)