Home / DAERAH / PALEMBANG / Skor Potensi Radikalisme di Sumsel Turun Hingga 37,34 Persen
Suasana Diskusi soal Apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sarang Radikalisme?, yang diselenggarakan oleh Pemuda NKRI Sumsel di Ruang Dua Café Palembang rabu (04/12/2019)

Skor Potensi Radikalisme di Sumsel Turun Hingga 37,34 Persen

Palembang, Pelita Sumsel – Ketua FKPT Sumsel Periyansyah Mengungkapkan bahwa hasil penelitian 2019 secara nasional, potensi radikalisme di Sumsel dari 2018 sampai 2019 mengalami penurunan, dan diharapkan pada 2020 turun lagi

“Saat ini skor potensi radikalisme di Sumsel 37,33 persen, dari sebelumnya oada 2017, 56 persen,” jelasnya saat Diskusi soal Apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sarang Radikalisme?, yang diselenggarakan oleh Pemuda NKRI Sumsel di Ruang Dua Café Palembang rabu (04/12/2019).

Dengan semakin turun potensi radikalisme di Sumsel meringankan beban FKPT sumsel namun tetap akan melakukan pencegahan

Sementara itu, Kasubdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Sumsel, AKBP Marzuki Ismail, S.Ag, MH mengungkapkan bahwa radikalisme tidak bisa dilihat dari pakaian atau baju tapi pola pikir dari individu

“Faktanya begitu, pelaku teror yang belakangan, misalnya bom thamrin, itu bercelana jeans, pakai topi, jadi Identitas-identitas keagamaan memang tidak ada kaitan dengan terorisme, yang jadi masalah adalah pelaku terorisme mengatasnamakan agama,” ungkap Marzuki

Dijelaskan Marzuki, dalam mencegahan radisklisme tidak bisa dilakukan oleh polisi saja namun peran masyarakat,  semua pihak dan stakeholders yang ada harus bergerak.

“Radikalisme tidak bisa dicegah oleh polisi saja, perlu keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholders untuk mencegah dan menangkal radikalisme, upaya pencegahan yang di lakukan oleh polisi, dari penyelidikan, sosialisasi, himbauan,” katanya

Plt Kaban Kesbangpol Sumsel, Bakhnir Rasyid mengungkapkan bahwa, rumor pernyataan BUMN sarang radikalisme harusnya di teliti dulu

“Belum tentu BUMN sarang radikalisme, akan kita adakan dulu penelitian, kita tidak boleh mendeskriditkan atau menuduh instansi sebelum ada fakta,” ungkapnya sesaat membuka diskusi tersebi

Dijelaskan Bakhnir bahwa paham Radikalisme adalah suatu kekerasan yang tidak di perbolehkan oleh negara, karena kontradiktif dari radikalisme itu harus damai

“Kita harus adakan dulu penelitian, dan dari penelitian itu ada data, karena Sumsel terkenal dengan zero konflik,” paparnya. (yf)

PelitaSumsel.com Media Terverifikasi Dewan Pers alterntif text PelitaSumsel.com Media Dermawan Versi ACT Sumsel alterntif text
Bagikan Ini Di :
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU