Cara Milenial Sindir Jalan Rusak di Gandus, Pengamat : Ungkapan Protes Sosial Berbau Sinisme Terhadap Pemerintah

Palembang, Pelita Sumsel – Ayo kita tanam padi di jalan Gandus, ini mungkin ungkapan yang mau disampaikan oleh kaum milenial di Palembang terhadap hancur lebur jalan di Gandus.

Hal ini terungkap pada postingan akun Facebook @PKS Palembang yang diposting, Minggu (17/3), postingan tersebut mengambarkan seorang  perempuan  muda sedang menanam padi  ditengah kubangan lumpur ditengah jalan di Gandus.

Berikut postingan akun Facebook @PKS Palembang yang diposting. “Cintaku berlabu di pelabuhan kolam gandus… Palembang adalah kota cantik nan indah menawan… Banyak sekali ragam budaya mulai dari keindahan seni dan kulinernya…Namun di balik itu semua, ada tempat di mana rakyat hanya bisa diam dan sabar menantikan keindahan lingkungan yg sebenarnya… Jauh dari kata indah, nyaman pun tidak… Akses perjalan yg biasa kami tempuh selalu mengalami kerusakan… Palembang bari kota pempek… Kini jalannyo cak cuko pempek… Pempek lemak rasonyo, apo lagi pakek cuko. Gandus indah ruponyo, kalu tanpa jalannyo cak kolam cuko,” tulis Akun tersebut

Sementara itu, Pengamat Sosial Unsri, Bagindo Togar mengatakan Realitas ini sebagai ekspresi satire atau sindiran  warga terhadap kondisi infrastruktur jalan disekitarnya.

“Berharap kepada para pemangku atau pejabat publik terkait jalan umum ini bereaksi untuk segera segera serta serius memperbaikinya. Memang kadang kala, dengan metode kritik yang tak lazim atau antimainstream.” jelasKetua Forum Demokrasi Sriwijaya( ForDeS) ini saat dihubungi senin (18/3)

Gindo Sapaan akrabnya  mejelaskan seperti ini efektif direspon oleh para pihak yang berwenang, apalagi di era luasnya cakupan koneksi digital saat ini.  Simpati serta ragam tanggapan para netizen akan membuat sikap pejabat pemerintahan daerah menjadi serba salah.

“Ungkapan protes sosial berbau sinisme terhadap pemerintah dilakukan, karena ” mampet, rumit dan lambat” nya saluran formal atas aspirasi warga yang menuntut kondisi berbagai bidang pembangunan agar lebih baik sesuai standar kebutuhan yang ditentukan.

“Realitas  seperti ini masih saja acapkali terjadi, dikarenakan jajaran apartatur pemerintah lalai, tak peduli, sepele dan tak serius menindak lanjuti kegelisahan maupun kekecewaan masyarakat yang sangat berhak atas pelayanan juga kinerja  pemerintahan yang prima, bukan sekedar komoditas atau objek politik saat pilkada tiba,” pungkasnya (yf)