Pungli di SMAN 5 dan SMAN 6 Terbukti, Diknas Sumsel Segera Ditindak Lanjut
Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Bonny SyafrianReporter: Isa
Palembang, Pelita Sumsel-Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan memanggil SMA Neg 5 Palembang dan SMA Neg 6 Palembang, Dinas Pendidikan Sumsel dan Inspetorat Sumsum untuk menyerahkan menuntaskan investigasi dan pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat mengenai Dugaan Maladministrasi Pungutan atau Pengumpulan Dana pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Senin (27/08) di Kantor Ombusdman RI Perwakilan Sumatera Selatan
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Adrian Agustiansyah menerangkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) untuk SMA Neg 5 Palembang, bentuk Maladministrasi yang dilakukan ialah Menetapkan besaran biaya sebesar Rp. 7.500.000,-/Siswa dan ketentuan batas waktu bagi orang tua siswa, Tidak dimasukannya uang yang bersumber dari Komite Sekolah termasuk uang sarana serta catering ke dalam RKAS dan RAPBS,”
“Masih ada dimasukannya anggaran (komponen) yang telah ditampung oleh BOS dan PSG, Penampungan uang sarana tersebut bukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah melainkan hanya di Komite Sekolah dan Memungut uang sarana serta uang catering dilakukan tanpa seizin Gubernur Sumatera Selatan,” ungkapnya
Ssmentara untuk SMAN 6 Palembang, lanjut Andrian bentuk Maladministrasinya yakni Pungutan uang yang dilakukan Komite Sekolah bukan termasuk kategori Sumbangan melainkan Pungutan dan Pembentukan Komite Sekolah SMA Neg 6 Palembang bertentangan dengan Pasal 4 Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah karena lebih dari 50% Pengurus Komite SMA Negeri 6 Palembang ternyata anaknya masih aktif bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang yang kewajibannya mengatur tidak lebih dari 50%”
Adrian menerangkan bahwa terhadap tindakan Maladministrasi tersebut, Ombudsman telah mengeluarkan sebanyak Dua Belas (SMA Neg 5 Palembang) dan Lima (SMA Neg 6 Palembang) tindakan korektif yang wajib mereka laksanakan sebagai langkah perbaikan.
“Menghentikan pengumpulan uang sarana tahun 2018/2019 ke orang tua/wali siswa, mengembalikan uang sarana tahun 2018/2019 yang telah dipungut dari orang tua/wali siswa dan seluruh kebutuhan dana yang diatur diluar ketentuan BOS dan PSG haruslah seizin dari Gubernur Sumatera Selatan selaku Kepala Daerah, hal ini ialah salah satu isi kesimpulan tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman yang ditujukan ke SMA Neg 5 Palembang maupun SMA Neg 6 Palembang namun khusus SMA Neg 6 Palembang, Kepala Sekolah agar juga melakukan evaluasi terhadap pembentukan pengurus komite di SMAN 6 Palembang” Ujar Adrian.
Adrian menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama 30 hari sampai 60 hari kepada SMA Neg 5 Palembang dan SMA Neg 6 Palembang terhitung sejak penyerahan LAHP untuk dilaksanakan. Nantinya, dalam jangka waktu ditetapkan itu, masing-masing Terlapor (SMA Neg 5 dan 6 Palembang) wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif Maladministrasi tersebut.
Kemudian jika Terlapor tidak melakukan tindakan korektif pada jangka waktu yang ditentukan, maka pihaknya pun akan melanjutkan ketingkat rekomendasi.
“hasil laporan pemeriksaan ini kami tingkatkan menjadi rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta jika tindakan korektif yang dikeluarkan tidak dilaksanakan, rekomendasi ini tentunya melalui mekanisme penuh pimpinan Ombudsman RI dan oleh undang-undang Ombudsman Republik Indonesia di pasal 38 itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, akan ada Sanksi Administrasif bahkan Pidana (jika ada) bagi Terlapor jika tidak mengindahkan Rekomendasi tersebut” tutupnya.
Sementara itu,Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Bonny Syafrian, mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil dari temuan Ombudmans
“Ya hari ini penyerahan Laporan akhir dari Ombudsman kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini diserahkan kepada SMA negeri 5 dan SMA nergeri 6 dinas pendidikan dan inspektorat provinsi, hasilnya akan segera kita tindak lanjuti berdasarkan apa yang direkomendasikan dari Ombudsman kepada SMA 6 dan SMA 6 dan dinak pendidikan dan inspektorat juga mengawasi dan menindaklanjuti,” Jelasnya usai pertemuan dengan Ombudmasn
Dijelaskan Bonny, Jadi beberapa hal yang harus di tindaklanjuti, seperti yang di ketahui soal penetapan jumlah tidak diperkenankan dan juga di SMA 6 juga tentang koreksi permendikbid no 75 tahun 2016 tentang keanggotaann komite yang memang belum sesuai
“Soal uang THR harus di delete haris dihilangkan kemudiian BBM yang SMA 5 harus disesuaikan dengan kemudian, SMA 6 sebenarnya mirip sama SMA 5 tapi tidak spesifik tapi harus di koreksi, tapi ini belum final masih bisa dikomunikasikan,” tukasnya.
Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sumin Eksan, SPd, MM mengatkan akan membatalkan soal sumbangan THR ” Kita akan batalkan,” singkatnya
Editor: Wawan Hasbuan
Pos terkait
Pos Terbaru
