Pilwako Palembang, Mularis Djahri: Kampanye Pilkada Adalah Sarana Pendidikan Politik
Palembang, Pelita Sumsel – Ketua DPD Hanura Sumsel Mularis Djahri mengajak semua pihak khususnya para bakal calon kontestan pilkada di seantero Sumsel untuk menjadikan pilkada serentak tahun 2018 sebagai sarana pendidikan politik. Demikian disampaikan Mularis Djahri yang juga bakal calon walikota Kota Palembang kepada wartawan saat digelar “Sarapan Bersama MD” di kediamannya di kawasan Poligon, Palembang (30/7).
Mularis menjelaskan, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pilkada seharusnya berfungsi sebagai wadah pendidikan politik. Iklim politik harus sehat dan kondusif dengan mengedepankan persatuan, keakraban dan persaudaraan tidak semata di level para kontestan dan elit parpol tetapi sampai ke level grassroot, ke level akar rumput, ke level paling bawah,” ujarnya.
Mularis menambahkan, pilkada juga idealnya menjadi sarana untuk menyerap, menghimpun dan menangkap aspirasi politik warga untuk dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. Partisipasi warga dalam pilkada tidak semata mencoblos calon yang dikehendakinya untuk memimpin tetapi sebenarnya ada proses interaksi panjang dan transaksi program yang berkomitmen pada kesejahteraan. “Pilkada itu pesta warga negara, mereka punya kuasa untuk memberi reward atau punishment kepada pemimpinnya. Kalau mereka sadar kepenimpinan yang lama tidak bagus, pasti akan dihukum dengan tidak memilihnya,” ungkapnya dengan nada rendah.
Karenanya Mularis mengajak semua pihak untuk bersama menjaga suasan kondusif menjelang pilkada 2018. “Rasanya tak elok sesama kita saling menyerang dengan kampanye hitam, kampanye negatif dan sejenisnya. Kita ini bersaudara, saling kenal satu sama lain, sudah lama berteman. Demikian juga warga kota, mereka semua adalah saudara. Jangan jadi pecah hanya gara-gara pilkada. Makanya saya mengajak para bakal calon kontestan untuk berkomitmen menjauhi kampanye busuk dan menyerang. Membiarkan ada tim siluman bergerak hanya untuk menghancurkan reputasi calon lain adalah pengkhianatan atas persaudaran dan kekeluargaan kita,” demikian tutup Mularis kepada para wartawan.
Saat dimintai tanggapannya mengenai adanya media siber yang secara khusus menyerangnya Mularis tak tertarik menanggapi. Ia hanya mengingatkan bahwa peraturan perundangan sudah cukup jelas dan pasti akan dijalankan oleh aparat penegak hukum. “Semua harus taat hukum. Ada UU ITE, ada UU Pers dan KUHP terkait. Memfitnah dan berkampanye busuk di internet bisa dipidana dengan UU ITE, demikian juga soal media online. Ada aturannya, harus ada izin operasi, harus tercatat dan terdaftar di dewan pers dan seterusnya,” jawabnya sambil menutup pembicaraan dengan irup cuko bersama. (ril/wwn)
Pos terkait
Pos Terbaru
