Tim Hukum HDCU Laporkan Paslon 03 ke Bawaslu Sumsel
Palembang, Pelita Sumsel- Tim advokasi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut satu, Herman Deru – Cik Ujang, melaporkan paslon Gubernur dan Wagub Sumsel nomor urut 3 ke Bawaslu Sumsel, Jumat (1/11/2204).
Laporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kegiatan kampanye paslon nomor tiga.
Usai membuat laporan tim advokasi hukum HDCU, Muhammad Widad SH MH, mengatakan hari ini pihaknya melaporkan paslon nomor urut tiga Mawardi Yahya – RA Anita ke Bawaslu Sumsel.
“Kami datang untuk melaporkan pelanggaran terkait pasal 70 ayat 1 pada UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP 189 Tahun 2015, yang jelas melarang keterlibatan ASN pejabat BUMD, hingga kepala desa atau lurah dalam kampanye politik,” ungkap Muhammad Widad.
Laporan ini menyebut adanya keterlibatan beberapa ASN yang diduga mendukung paslon nomor urut 3.
Ia juga menyampaikan, dua ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Dinas Kehutanan, Dinas Sosial Sumsel dan satu bertugas PT SEG BUMD Sumsel.
Widad menjelaskan bahwa laporan telah diterima oleh staf Bawaslu untuk kemudian dikaji lebih lanjut.
“Kami akan menunggu hasil konfirmasi Bawaslu terkait laporan ini. Jika terbukti, maka ini akan menjadi tindakan yang ke-5 atau ke-6 kalinya terkait dugaan pelanggaran serupa,” jelasnya.
Selain dugaan keterlibatan ASN laporan ini juga menyebut adanya dugaan pelanggaran berupa pembagian hadiah atau janji yang melampaui ketentuan kampanye yang berlaku.
Bawaslu Sumsel akan mengkaji laporan tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara Itu komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Selatan, Ahmad Nafi, menyampaikan bahwa hingga hari ini Bawaslu Sumsel, telah menerima total 25 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan.
Dari jumlah tersebut, 20 laporan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota, sementara empat laporan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel. Selain itu, terdapat satu temuan yang berasal dari pengawasan aktif Bawaslu Sumsel mengenai dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
“Laporan ini melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh beberapa kandidat bupati dan wakil bupati di Sumsel. Ada juga dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan calon gubernur maupun wakil gubernur di provinsi ini,” ujar Ahmad Nafi.
Saat ini, Bawaslu Sumsel tengah memproses laporan-laporan tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat materiil dan formil. Proses ini meliputi klarifikasi dan pembuktian. Jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, kasus akan dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumsel.
Beberapa laporan telah diregistrasi dan masuk tahap pembahasan di sentra Gakkumdu, meski ada juga yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi saksi maupun bukti pendukung, sehingga prosesnya dihentikan.
“Namun, jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, Bawaslu akan melanjutkannya ke tahap penyidikan dan melimpahkannya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” tutur Ahmad Nafi.
Pos terkait
Pos Terbaru
