Korupsi SPH Izin Perkebunan, Kejati Periksa Empat Kades
Palembang, Pelita Sumsel- Tim pidsus Kejati Sumsel, memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi penerbitan Surat Penguasaan Hak (SPH) untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel tahun 2010 sampai dengan 2023.
Adapun keempat saksi yang diperiksa semuanya kepala desa aktif Kabupaten Musi Rawas, seperti kades Tri Mukti, Kades Desa Naik, kades Tambangan dan Kepala Desa Lubuk Pauh.
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, membenarkan pada kamis 13 Juni 2024, tim pidsus Kejati Sumsel, memeriksa empat orang saksi dugaan korupsi tersebut.
“Keempat saksi diperiksa semuanya kades aktif di kabupaten Musi Rawas,” tegas Vanny, Senin (13/6/2024)
Ia mengatakan, saksi tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik guna diperiksa dari 10 WIB pagi hingga selesai.
“Saksi diperiksa dari jam 10 pagi sampai dengan sore hari kurang lebih, lebih ada 20 pertanyaan yang diajukan Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati,” tegas Vanny
Diberitakan sebelumnya, pada penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut pada Jumat (15/3/2024) Kejati Sumsel telah menggeledah tiga lokasi di Kota Palembang, yakni, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Kantor Dinas Perkebunan Sumsel dan Kantor BPN Provinsi Sumsel.
Kemudian dari hari Selasa (19/3/2024) sampai Rabu (20/3/2024) tiga lokasi di Musi Rawas juga digeledah Kejati Sumsel, yakni; Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas, Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas.
“Dari penggeledahan tersebut Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel menyita beberapa data, dokumen, surat dan benda lain-lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini,” tutur Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH. (DN)
Pos terkait
Pos Terbaru
