Palembang, Pelita Sumsel – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menggeledah kantor PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE).
Dari informasi yang berhasil dihimpun, penggeledahan dilakukan oleh Kejati Sumsel ini, tindak lanjut dari penyelidikan dugaan korupsi penjualan gas yang dilakukan perusahaan tersebut.
Hal itupun dibenarkan Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman, terkait penggeledahan kantor dan mess PDPDE kemarin, Rabu (2/12/2020).
“Benar kemarin kita menggeledah kantor PDPDE di Jl. Swarna Dwipa dan Mess PDPDE di Jl. Natuna,” katanya saat dikonfirmasi via telp, pagi ini, Kamis (3/12/2020).
Ia juga mengatakan, penggeledahan ini, merupakan rangkaian dari kasus dugaan korupsi jual beli gas bumi PDPDE oleh jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel.
“Kita menyegel gudang dan telah membawa berkas sebanyak empat dus, untuk melengkapi bukti penyidikan,” terangnya.
Sebelumnya kejaksaan tinggi Sumsel menerima pengembalian uang fee senilai Rp.652 juta dalam kasus korupsi jual beli gas daerah dari PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPE), Senin (30/11/2020).
Uang tersebut dikembalikan oleh
PT Mulya Tara Mandiri yang merupakan mitra bisnis dari PT PDPE.
“PT Mulya Tara Mandiri mempunyai itikad baik dengan mengembalikan uang fee yang diterimanya,” kata Plt Kejati Sumsel, Oktovianus kepada awak media.
Ia menjelaskan, ada 7 perusahaan yang satu diantaranya merupakan PT Mulya Tara Mandiri diduga telah menerima aliran dana fee dari penjualan gas oleh PT. PDPE.
Tidak dijelaskan secara pasti siapa saja nama 6 perusahaan lain yang diduga telah menerima aliran dana.
Meski begitu Oktovianus memastikan bahwa pengembalian uang kerugian negara yang dilakukan, tidak akan menghapus tindak pidana terhadap suatu perkara.
“Penyidikan dalam kasus ini masih berlangsung dan penghitungan uang negara masih dilakukan oleh BPK,” ujarnya
Diketahui kasus korupsi dalam operasional PT. PDPE cukup menarik perhatian masyarakat khususnya di Sumatera Selatan.
Sebab dalam perjalanan penyidikan kasus ini, sudah banyak saksi yang telah diperiksa Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumsel.
Diantaranya sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemprov Sumsel, saksi dari pihak PT PDPDE, serta saksi dari pihak swasta.(Ron)