OKU Timur, Pelita Sumsel – Camat BP Bangsa Raja Muhammad Andrie, S.IP mengungkapkan, agar bantuan dari pemerintah seperti Bansos, BLT DD dapat merata tersalurkan ke masyarakat harus di dukung dengan data yang up to date dan tepat. Sehingga tidak menimbulkan ketumpang tindih data penerima.
Untuk menghindari hal itu, Camat M Andrie pernah menggelar rapat koordinasi peremajaan data Warga penerima bantuan di lingkup Kecamatan BP Bangsa Raja. Yang di ikuti stakeholder terkait.
“Melalui Rakor itu kita mendapatkan data Warga miskin terbaru yang terupdate untuk digunakan sebagai basis data utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah bagi Masyarakat yang berhak,” kata Muhammad Andrie. S.IP Selasa, (30/06/2020)
Dia menerangkan, dalam mekanisme pendataan warga miskin baru ini, setiap RT wajib membawa dan membacakan satu persatu KK pada saat di Balai Desa dalam kegiatan Musyawarah Desa yang harus di hadiri para Tokoh Masyarakat, Pamong Desa, BPD, juga di saksikan anggota TNI, Polri di Desa setempat. Agar sama-sama diketahui siapa yang layak dan berhak masuk dalam pendataan, ini untuk menunjukkan kepada Masyarakat bahwa prosesnya wajib terbuka dan di ketahui semua unsur kepentingan dan keterwakilan Warga di Desa.
“Hal ini juga untuk menjawab berbagai pertanyaan Masyarakat seputar adanya bantuan yang tidak tepat sasaran dan untuk mencover seakurat mungkin para Warga miskin yang layak dapat bantuan tapi belum terdata. Sehingga berbagai bantuan ini dapat tetap sasaran,” ujarnya.
Dirinya menghimbau Masyarakat untuk aktif mengawal dan sukseskan proses ini, serta Masyarakat juga harus siap jika selama ini terima bantuan dan setelah di musyawarahkan dinilai tidak layak (tidak memenuhi lagi kriteria miskin) harus legowo dan berjiwa besar dikeluarkan dari program bantuan untuk diberikan ke yang lebih berhak.
“Membangun data itu memang mahal dan sulit, tetapi membangun tanpa data akan lebih jauh mahal dan sulit, itu prinsip perencanaan kita,” ujarnya (fah)