Paparkan Soal Sawit Rakyat, DRA Pukau Peserta Andalas Forum II

Palembang, Pelita Sumsel – Ratusan peserta Andalas Forum II asal Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan terpukau oleh ide pengembangan sawit di Musi Banyuasin. Acara digelar oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Harper Palembang, Kamis (13/2/2020).

Rangkaian acara yang digelar selama dua hari ini membahas promosi dan implementasi keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Dewan Usul Perda CRS Segera Direvisi

163 Redaktur Romadon

Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza Alex Noerdin MBA yang mendapatkan undangan langsung dari GAPKI Sumsel memaparkan tema pemberdayaan petani kelapa sawit.

“Ini kesempatan yang sangat berharga. Bupati Muba Dodi Reza adalah sosok pemimpin visioner yang sangat konsen memperjuangkan keberlanjutan kelapa sawit di indonesia,” ujar Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono.

Menurut Mukti, paparan pada seminar ini akan menjadi serapan ilmu pengetahuan bagi para pelaku usaha perkebunan di Indonesia untuk memajukan kelapa sawit yang berkelanjutan, terkhusus sawit rakyat.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Ditanya Hakim Wabup Ogan Ilir Ardani Mengaku Tidak Tahu Soal Dana Hibah

207 Redaktur Romadon

Kepala BPDP-KS diwakili oleh Direktur Penghipunan Dana BPDP-KS, Sunari menyebut keberlanjutan sawit rakyat merupakan program prioritas pemerintah nasional.

“Kabupàten Muba dibawah komando Dr H Dodi Reza Alex telah membawa keberhasilan sawit rakyat. Terbukti bersama BPDPKS telah melakukan peremajaan sawit pertama di Indonesia. Selain itu menjadi pioneer inovasi energi baru dan terbarukan. Dan kedepan Kabupaten Muba dan Pelalawan akan menjadi penyedia bahan baku sawit untuk pengembangan energi terbarukan,”ucapnya.

Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin MBA dalam paparannya mengatakan warga Muba yang sangat bergantung dengan komoditas perkebunan sawit dan karet.

“Jadi, untuk menyiasatinya kita harus punya quantum atau terobosan supaya warga yang bergantung pada komoditas perkebunan tidak kesulitan ketika harga komoditas perkebunan anjlok,” terangnya.

Menyiasati hal tersebut, Doktor lulusan Universitas Padjajaran ini mengatakan telah mengimplementasikan terobosan inovasi berupa pengelolaan kelapa sawit menjadi BBM atau biofuel.

“PSR Muba menuju energi baru dan terbarukan, ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pekebun sawit di Muba. Strategi yang dilakukan Pemkab Muba yaitu melakukan kunjungan dan diskusi dengan tim peneliti biohidrokarbon ITB, Percepaan Produksi BBN dengan Katalis Metah Putih produk ITB dan Muba Menuju Bahan Bakar Nabati (BBN),”bebernya.

Dijelaskan Dodi, bahwa Kabupaten Muba pada tahun 2017 menjadi daerah pertama di Indonesia melakukan Peremajan Sawit (Replanting) Rakyat (PSR) yang langsung diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu PSR Muba bekerja sama dengan PT Orion Biosains telah melakukan uji DNA benih kelapa sawit menuju SNI 822 : 2015.

“Uji DNA benih kelapa sawit ini bertujuan agar dapat mendeteksi benih sejak dini, sehingga kebun berkelanjutan dan tetap menjadi keunggulan Kabupaten Muba sebagai penopang program energi baru dan terbarukan pemerintah pusat,”jelasnya.

Lanjut Dodi, trobosan yang telah dilakukan Pemkab Muba untuk kemajuan kelapa sawit ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Dari hasil Ratas Meristek/BPPT, Menko dengan Presiden, Pemerintah fokus kembangkan tiga produj super prioritas yaitu Katalis, Drone dan Garam.

“Super prioritas arahan Presiden Jokowi tentang BBN yaitu dengan segera pengembangan pembangunan industri Katalis Merah Putih yang ditemukan oleh Prof Subagyo (ITB). Kemudian Kabupaten Muba sebagai pilot project pembangunan pabrik industri minyak nabati yang didukung oleh Kementrian BUMN dan BPDPKS,”pungkasnya.

Pada paparan terakhir Dodi menyampaikan, dampak masa depan akan kelapa sawit berkelanjutan ini ialah untuk petani sawit sendiri harga dapat stabil dan peningkatan kesejahteraan bagi petani.

“Untuk mitra pembangunan intensifikasi produk, diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah, selanjutnya bagi pemerintah visi pertumbuhan ekonomi hijau dapat terlaksana melalui pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi yang baik dan pengembangan kualitas manusia. (don)