DPR RI dan BPK RI Puji Pemkot Palembang Dalam Pengelolaan Keuangan

Palembang, Pelita Sunsel- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi peran BPK dan DPR dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Hotel Arista Palembang, Jumat (14/9/2018).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hafizh Tohir, Anggota BPK RI, Pj Walikota Palembang Akhmad Najib, Ketua DPR Kota Palembang Darmawan, Anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, serta seluruh OPD Kota Palembang.

Baca Juga

6 tahun  lalu

Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Gelar Studium General

202 Admin Pelita

Acara sosialisasi ini merupakan kerjasama antara DPR RI dengan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan.

Acara sosialisasi ini merupakan kerjasama antara DPR RI dengan BPK RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan.

Dalam sambutannya, Pj Walikota Palembang Akhmad Najib mengungkapkan, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di tubuh Pemerintah Kota Palembang.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Gerindra Serahkan Model B.1 KWK Kepada Mawardi Yahya 

47 Redaktur Romadon

“Kami harapkan semua OPD yang mengikuti acara ini untuk benar-benar dicermati agar pengelolaan keuangan kita semakin baik” Ungkap Akhmad Najib.

Akhmad Najib mengatakan, dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Palembang telah meraih prestasi dengan mendapatkan WTP dari BPK RI.

“WTP sudah sekian kali didapatkan bukti nyata Pemkot Palembang sangat baik dalam penyusunan keuangan, namun bukan berarti kita tidak perlu belajar, harus terus belajar agar terus berkualitas dan dapat dipertahankan predikat WTP” Kata Najib.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafis Tohir menjelaskan, dalam pengeloaan anggaran keuangan, antara pemerintah daerah dan DPRD harus bersinergi.

“Harus terbangun sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, agar anggaran yang ada tepat sasaran ” Kata Hafis Tohir.

Lebih lanjut Hafidz Tohir memuji Pemerintah kota Palembang dalam mengelola keuangan Daerah, dimana 62% akses yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2018.

“Ini jauh lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya. Saya yakin kota Palembang mampu memenuhi praktik – praktik APBD yang transparan dan akuntabel. Apalagi kita telah sukses menyelenggarakan Asian Games 2018,” Lanjut Hafidz Tohir.

Menurutnya, gejolak ekonomi wilayah Sumsel dan Palembang telah melebihi wilayah – wilayah Indonesia, karena bantuan yang telah diberikan sebesar Rp68,2 Triliun dari APBN.

“Gejolaknya melebihi standar nasional sekitar 6%, sedangkan rata – rata di kota – kota besar Indonesia adalah 5%,” Katanya.

“Saya yakin jajaran Pemkot Palembang dapat meningkatkan komitmen dan kerja keras, agar dapat menjadi panutan bagi wilayah – wilayah lainnya,” Kata Hafidz Tohir.

Di tempat yang sama, Anggota V BPK RI, Isma Yatun, mengajak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Palembang, untuk mengedepankan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Palembang, tergolong masuk kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali WTP dan itu harus dipertahankan,” Kata Isma Yatun.

Editor: Wawan Hasbuan