OKU Timur, Pelita Sumsel – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI mulai mengambil keterangan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka yang menjadi korban penggusuran tanam tumbuh oleh PT Musi Hutan Persada (MHP) di OKU Timur.
Dimana sebelumnya Masyarakat ini melalui tim advokasi mereka yakni Kantor Hukum dan HAM Lokataru Pimpinan Haris Azhar, melapor ke Komnas Ham RI atas tindakan PT MHP yang telah menggusur tanam tumbuh kelompok tani masyarakat Desa Pulau Negara tanpa ada ganti rugi.
Tim dari Komnas Ham RI Eri Riefika SE M AK menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerima laporan penggusuran ini melalui LBH Lokataru dan pihakmya akan menindaklanjuti pengaduan ini menggunakan mekanisme mediasi.
“Sesuai Standar Operasional Prosedur Komnas Ham, kita akan meminta klarifikasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur, PT MHP serta Kementerian Kehutanan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat ini,” ujar Eri dalam kunjunganya di Martapura OKU Timur, Rabu (20/10/2021).
Eri menyampaikan, bahwa ada pengaduan dari masyarakat melalui tim kuasa hukumnya mengenai ada penggusuran oleh pihak perusahaan. Akibatnya saat ini ada masyarakat yang tidak ada lagi lahan untuk bercocok tanam.
“Yang jelasnya saat ini kami sudah mendengar langsung dari pengadu atau masyarakat. Ini tahap Pramediasi selanjutnya tahap klasifikasi. Seandainya nanti pihak terkait ini tidak menyepakati keinginan masyarakat tentu kita lakukan upaya lain bisa saja nanti kita berkirim surat ke Kemendagri bahwa ada Pemkab yang lalaia terhadap Warganya,” tambahnya.
Sementara Perwakilan Kelompok Tani Desa Pulau Negara dan Desa Banumas, Dadik Harapan berharap kepada Komnas Ham RI agar dapat membantu memperjuangkan hak-hak mereka agar apa yang menjadi kerugian masyarakat dapat dibantu untuk diganti oleh pihak-pihak terkait.
“Untuk kelompok kita tanam tumbuhnya beragama mulai dari karet, Singkong racun, Pisang, cabai dan lain-lain. Ada masyarakat ini modal menanam ini mencari pinjaman tapi tiba-tiba digusur. Bagaimana sakitnya masyarakat, tapi kita lihat sendiri PT dan pemerintah selama ini diam saja maka kita minta bantuan ke Komnas Ham langsung,” ujarnya. (fah)