OKU Timur, Pelita Sumsel – Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan siap mengawal konflik antar masyarakat Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung dengan PT MHP. Dimana dalam konflik ini PT MHP telah menggusur tanam tumbuh seperti, Singkong racun, tanaman buah jeruk, Pisang, kebun karet. Tanaman masyarakat itu mencapai ratusan hektare, yang berlokasi di sekitaran Kecamatan Buay Pemuka Peliung.
Usai menerima kedatangan perwakilan masyarakat Desa Pulau Negara di kantornya Rawamangun Pulogadung Jakarta Timur Aktivis HAM 99 ini mengatakan, setelah membaca keterangan yang disampaikan masyarakat terkait adanya konflik masyarakat dengan PT MHP ini, dirinya dengan timnya segera menyusun berkas-berkas yang di butuhkan untuk melakukan kroscek di lapangan.
“Masyarakat agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagai bahan kami untuk melihat permasalahan ini,” ujarnya. Jum’at (05/03/2021).
Pria yang pernah menjadi Koordinator Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2010-2016 ini juga dalam waktu dekat akan segera menurunkan timnya ke lapangan untuk mengecek langsung fakta di lapangan.
“Kita akan kawal dan perjuangkan nasib rakyat ini. Tim kita segera turun,” ujar Pimpinan LBH Lokataru itu.
Sementara perwakilan masyarakat Desa Pulau Negara mengatakan, kedatangan mereka ke kantor LBH Lokataru milik Haris Azhar itu untuk menyampaikan dan meminta bantuan terhadap nasib mereka. Dimana ratusan hektare tanam tumbuh milik masyarakat digusur yang dinilai tanpa pri kemanusiaan. “Kita tau bang Haris Aktivis HAM. Semoga beliau bisa memperjuangkan nasib kami. Kami tidak ingin jerih payah kami sia-sia. Jaman sudah susah ditambah tertindas,” katanya.
Konflik masyarakat dengan PT MHP ini sendiri sudah sejak bulan Februari lalu, dimana saat itu hektaran lahan yang berisi tanam tumbuh milik masyarakat digusur tanpa ada ganti rugi. Alasan PT MHP sendiri saat itu menurut mereka masyarakat yang melakukan penanaman masuk dalam lahan milik PT MHP. (fah)