DPRD Prabumulih Gelar Rapat Paripurna Bersama Pemerintah Kota Prabumulih

Prabumulih, Pelita Sumsel – DPRD kota Prabumulih menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Prabumulih, Selasa (15/09) di ruang rapat DPRD kota Prabumulih. Adapun agenda rapat tersebut diantaranya penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah kota Prabumulih dengan DPRD kota Prabumulih terhadap kebijakan umum anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020, Rapat Paripurna ke XXIV Masa Persidangan ke III.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Gubernur Senam dan Halal Bihalal Bersama Alumni Smanta Palembang

225 Redaktur Romadon

Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE itu juga dihadiri Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, didampingi oleh Wakil Walikota Prabumulih H Ardiansyah Fikri SH, hadir pula Sekwan Heriyani SE MSI, Sekda Elman ST MM, Kepala organisasi peringkat daerah (OPD), camat se-kecamatan Kota Prabumulih beserta lurah.

Hasil dari penandatanganan nota kesepakatan KUA PASS tahun anggaran 2020 diketahui RSPBD anggaran perubahan bertambah Rp 70.803.548.224 dimana penambahan tersebut merupakan dana dari DAK, Bangub, dan dana kelurahan. Sedangkan ABT P setelah ada DAK,Bangub,dan dana kelurahan Rp.1.102.724.882.383 dari APBD induk 2020 semua yang dianggarkan Rp.1.031.921.334.138

Baca Juga

4 tahun  lalu

Dodi Reza Tanggung Biaya Operasi Bunga Hingga Kebutuhan Hidup Selama Pengobatanya

151 Redaktur Romadon

“Yang bertambah itu hanya DAK, lainnya kecamatan nambah dari dana kelurahan, kita tidak punya uang, jadi di ABT tidak ada, prioritas atau tidak prioritas, hanya mengesahkan yang sudah ada, kalau dulu beda ada silpa, ini tidak ada sama sekali,” kata Ridho.

Ridho menambahkan, untuk saat ini tidak ada untuk penambahan anggaran APBD P tahun 2020 jadi lebih banyak pengurangan, dan ini tidak hanya terjadi di Prabumulih.

Sementara Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE, saat bincangi Tim Pelita Sumsel mengatakan hampir semua organisasi perangkat daerah terjadi pengurangan karena rata-rata dinas mengalami defisit.

“Akibat defisit hampir semua OPD mengalami pengurangan, rata-rata dinas mengalami defisit, ABT hanya ada penambahan DAK dana kelurahan “ujar, Sutarno SE usai rapat paripurna di ruang rapat DPRD.