Lemhannas RI  Menghadap Presiden, Budaya Pertanian Baru – Mekanisasi Modern

Bogor, Pelita Sumsel – Presiden Joko Widodo menyambut baik usulan untuk merubah budaya pertanian kita menuju mekanisasi yang modern dan feasible agar dapat berkompetisi secara global dengan membuka lumbung pangan atau food estate dengan didukung sumber daya yang kompetitif termasuk generasi milenial.

Presiden juga menerima usulan agar rakyat Indonesia untuk tidak membuang-buang makanan (food waste) dan memperkuat budaya baru untuk menghargai makanan dengan menyantap makanan yang sudah diambil. Ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional.

Pernyataan itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menerima  Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo, yang memimpin tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah, di Istana Bogor, Selasa (15/09). Usulan tersebut merupakan hasil kajian ketahanan pangan Lemhannas RI dan para pakar di bidangnya sesuai dengan kaidah pengkajian Lemhannas yang diselenggarakan pada dua bulan terakhir.

Hadir dalam Tim Kajian adalah Prof. DR. Ir. Dadan Umar Daihani DEA (Tenaga Profesional Bidang SKA dan Tannas Lemahannas RI) dan   IKAL PPSA XXI  yang terdiri dari Komjen Pol (Pur) Arif Wachjunadi (Ketua IKAL PPSA XXI), Komjen Pol Firli Bahuri (Ketua KPK),  Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wagub Lemhannas RI), Letjen TNI Eko Margiyono (Pangkostrad), Marsdya TNI Donny Ermawan (Sekjen Kemenhan), Prof DR Ir Reni Maryerni MP (Deputi Pengkajian Lemhannas RI) dan Edi Permadi (Tenaga Profesional Bid. SKA Lemhannas).

Food Estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Maka itu Food Estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.

Selain itu diperlukan Big Data untuk peta pangan nasional yang terintegrasi dari hulu (benih, pupuk, obat-obatan, sumber daya manusia, ketersediaan lahan yang sesuai, pengairan, alat dan mesin pertanian) sampai hilir (peta kuliner nasional dan global). Mengkolaborasikan Peta pangan nasional tersebut harus berbasis pada keunggulaan kompetitif bagi komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar baik dalam negeri maupun ekspor sehingga menciptakan proses bisnis yang berkelanjutan bagi setiap stakeholders.

Berkaca pada data yang ada dan mengingat menyia-nyiakan makanan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, diusulkan oleh Tim Kajian kepada presiden untuk dimulainya kampanye nasional untuk tidak menyia-nyiakan makanan.

Berdasarkan berbagai data pada tahun 2016, sampah makanan di Indonesia per tahun mencapai 1, 3 juta ton atau per orang menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahunnya. Jika dirupiahkan, 1,3 juta ton sampah makanan itu senilai Rp 27 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kebiasaan menyisakan makanan yang ironisnya, 19,6 juta penduduk Indonesia masih kekurangan gizi. Jika dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makan 28 juta orang per tahunnya.

Pada kesempatan itu, Joko Widodo menjelaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai acuan yakni, peringatan lembaga pangan dunia FAO (Food and Agriculture Organization) tentang ancaman krisis pangan dunia,  substitusi bahan pangan impor yakni beras dan jagung serta  mekanisasi pertanian dengan budaya baru berbasisikan petani milenial.

Terkait dengan lumbung pangan, Presiden Joko Widodo menjelaskan, memulai mendata termasuk di dalamnya 168.000 ha dari satu juta lahan gambut  untuk ditanami  padi, singkong dan jagung,  30.000 ha lumbung  pangan yang terletak di dataran tinggi Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang ditanami kentang dan bawang dan potensi lumbung pangan di Merauke, Papua seluas 4,25 juta ha. Disinggung pula oleh Presiden tentang PTP yang memiliki 13,5 juta ha dan masih berpeluang ditanami tanaman pangan.

Pernyataan Presiden tersebut untuk menambahkan usulan Tim Kajian untuk menggunakan lahan-lahan kosong dan tidak produktif yang saat ini dikuasai negara ataupun badan usaha milik negara. Dalam penjelasannya Eko Margiyono saat menjabat Pangdam Jaya / Jakarta telah memulai memanfaatkan lahan kosong di Teluk Naga untuk ditanami tanaman horti kultura.

Selain itu, Firli Bahuri menjelaskan kepada Presiden,  dimungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kaitannya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, dalam konteks penyediaan lumbung pangan ini,  KPK berinisiatip untuk membantu pemerintah dengan mengawal alih fungsi lahan tersebut.

Dalam usulannya yang disampaikan oleh Edi Permadi, Tim kajian merekomendasikan 5 (lima) butir usulan untuk dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, diantaranya 1) terkait dengan lahan pangan (food estate), perlu dimiliki integrated big data untuk peta pangan nasional dengan berbasis teknologi dan budaya pertanian mekanisasi modern, penyusunan clustering food estate yang diterima pasar.  Kemudian usulan tentang Tata Kelola Pangan (food governance). Menurut Tim Kajian diperlukannya project management office (pmo) yang bertanggung jawab terhadap orkestrasi secara menyeluruh terkait integrasi model bisnis food estate dari hulu ke hilir dan mengefektifkan peran Bulog sebagai jaring pengaman dan stabilisator harga untuk beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Usulan lainnya adalah Budaya Pertanian (agriculture) transformasi organisasi petani yang antara lain terjaminnya akses terhadap modal, mendorong tumbuhnya industri perarntara dan produk jadi pertanian, pengurangan makanan sisa (food waste) melalui kampanye nasional dan menafaatkan influencer berbagai jaringan media.

Tim Kajian juga mengusulkan tentang pemanfaatan lahan termasuk didalamnya proteksi alih fungsi lahan, inventarisasi lahan pertanian melalui big data, sinkronisasi dalam pemberian ijin oleh lembaga yang tumpang tindih dan pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif untuk pertanian.

Sementara usulan ke-5 yaitu terkait dengan sumberdaya manusia dengan menyediakan tenaga terampil yang dapat terserap dari hilir hingga hulu beserta tenaga penampingnya, tenaga kerja sukarela untuk menyerap tenaga kerja korbah PHK Covid 19, serta insentif berupa biaya program studi pangan di perguruan tinggi dan lebih fokus ke program studi berbasis beasiswa dan ikatan dinas.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa kelima usulan ini merupakan hasil kajian Forum Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI. Mereka adalah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Franciscus Welirang, Ketua HKTI Jend TNI (Pur) Moeldoko, Dirjen Penataan Agraria Kemenag dan Tata Ruang  Andi Tenrisau, Pemerhati Ekonomi Regional Marcelino Rumambo Pandin, Deputy Managing Director  PT East West Seed Indonesia (EWINDO)  Afrizal Gindow,  Mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, Kepala Badan Ketahanan angan RI Agung Hendriadi, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Aris Wahyudi, Ketua Program Pasca Sarjana IPB Prof DR Akhmad Fauzi, Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Asra Ida RM Sigalingging dan Kelompok Petani Milenial Bagas Suratman. (jea/rls)