Kepala BNPB Minta Kepala Dearah di Sumsel Fokus Penanganan Lahan Gambut
Palembang, Pelita Sumsel – Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Doni Munardo menyebutkan selama tiga hari belakangan hujan menyapu sejumlah daerah yang daerahnya ada terbakar lahan. Hal itu diklaim berhasil membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data BNPB, hujan menyapu 10 kabupaten/kota di Sumatra Selatan, 11 kabupaten di Riau, 6 kabupaten di Kalimantan Selatan, 1 kota di Kalimantan Tengah, 7 kabupaten di Jambi, 11 kabupaten di Kalimantan Barat.
“Sebaran dalam waktu 3 hari terakhir, dibantu teknik modifikasi cuaca oleh Mabes TNI dengan 4 armada, yakni 1 hercules, 1 unit CN 295 dan 2 unit Cassa. Hujannya pun sudah turun di Jambi dan menyebar luas hingga ke Sumsel,” katanya, usai Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Selasa (24/9/2019).
Berbagai upaya modifikasi cuaca sudah dilakukan, bahkan sebagai upaya maksimal pemadaman kebakaran lahan di Indonesia, sudah ada 50 unit helikopter yang diturunkan. Doni menyebut, untuk di Sumsel adalah jumlah unit terbanyak yakni 9 unit helikopter dimana 7 untuk waterbombing dan 2 untuk patroli.
“Alokasi bantuan dari BNPB untuk Sumsel terbanya. Sumsel ini memang menjadi perhatian penuh dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia menerangkan, pihak luar negeri selalu mempertanyakan apa yang sudah dilakukan dalam upaya mengatasi karhutla.
“Apa yang kita lakukan sudah luar biasa. Puluhan ribu personil gabungan sudah turun ke lapangan, melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan. Upaya pencegahan jauh lebih baik daripada pemadaman,” jelasnya.
Ia menyebutkan, seperti kejadian di Kalimantan Barat, meski sudah dilakukan waterbombing selama 7 hari dengan 3 unit helikopter namun karhutla belum padam. Hal itu membuktikan bahwa pemadaman karhutla di lahan gambut sulit padam.
“Gambut itu kodratnya harus basah dan berair, Indonesia itu menjadi negara ketiga terbesar miliki gambut. Membakar gambut sama dengan membakar batubara, padamkannya susah. Ketika gambut terbakar, maka akan kewalahan. Semua komponen masyarakat harus pahami ini, karenanya sosialisasi penting,” jelasnya.
Doni menerangkan, selama 2019 ini tercatat ada sebanyak 328.724 hektar lahan yang terbakar, dimana 86.563 hektarnya adalah gambut atau sekitar 27 persen. Diakui Doni, dalam upaya penanganannya dan upaya pencegahan pada tahun mendatang, harus permanen dengan merubah perilaku masyarakat.
“Karenanya mewajibkan para pimpinan daerah lakukan berbagai upaya. Segala hal yang kita lakukan perlu kita benahi, dan evaluasi kembali. Saya minta Bupati dan Walikota, susun konsep yang lebih terintegrasi, termasuk kerjasama pemda dan dewan agar kedepan ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk kebencanaan,” jelasnya.
“Kami anjurkan pejabat berkomunikasi dengan rakyat. Karena tanpa melibatkan rakyat pencegahan tidak efektif. Dan dapat memanfaatkan lahan gambut dengan menanam berbagai tanaman yang bermanfaat,” tambah Doni.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, upaya pemadaman dan penegakan hukum sudah luar biasa di Sumsel. Ia menelurkan ide, agar di daerah berulang terjadi karhutla dilakukan evaluasi khusus terhadap RT RW penggunaan dan pemanfaatan lahan, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
“Ini dianggap intensif untuk evaluasi RT RW. Saya juga minta bupati dan walikota mencadangkan dana tanggap darurat khusus di wilayah berulang terdampak karhutla. Asal penggunaan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya di setiap kabupaten/kota ada dana tidak terduga. Dan diharapkan bisa digunakan untuk tanggulangi karhutla, hanya saja khusus daerah yang terjadi karhutla.
“Penggunaannya untuk penanganan darurat, seperti penyediaan BBM untuk alat berat, tenaga kerja, peralatan dan sebagainya,” terang dia.
Ia mengatakan dengan turunnya hujan selama dua hari belakangan, dapat membantu pemadaman karhutla di sejumlah daerah. “Hari ini turun hujan dan membantu kita memadamkan titik api, dampak asap belum signifikan di Sumsel ini karena data ISPU masih menunjukkan fluktuatif,” ucapnya.
“Khusus untuk pencabutan izin korporasi, pasti kita tidak bisa gegabah sebab ini berhubungan dengan investagasi. Bukan kita tidak komitmen tapi ada proses hukumnya. Jika sudah terbukti di pengadilan, pasti kita cabut izin,” tutupnya
Pos terkait
Pos Terbaru
