Palembang, Pelita Sumsel – Terkait adanya suatu keraguan masyarakat terhadap Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menanggapi hal tersebut dengan serius.
Melalui rapat bulanan rutin program PKH yang diadakan di ruang Parameswara Setda kota Palembang, Pemerintah kota Palembang melalaui Dinas Sosial Kota Palembang menekankan para pendamping PKH untuk meningkatkan kinerja dalam mendata warga yang menerina bantuan PKH.
“Saya tekankan kepada pendamping PKH segera turun kelapangan untuk mendata masyarakat, karena sebelumnya bulan lalu ada data yang kekurangan NIK, alamat tak lengkap solusinya biasanya warga menemui atau menghubungi pendampingnya. Bahkan ada warga yang meragukan para pendamping,” ungkap Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial kota Palembang, Azhari Romli, Selasa (18/06).
Azhari menambahkan, adanya keraguan tersebut juga disebabkan oleh warga yang tidak puas dengan penjelasan setelah berkonsultasi kepada pendamping tentang masalah terlambatnya terbit bantuan yang biasa diterima setiap tiga bulan sekali.
“Ketika mendapat penjelasan dari pendamping, ada beberapa warga yang merasa belum yakin, sehingga tak sedikit warga yang mendatangi kantor Dinas Sosial untuk berkonsultasi. Setelah kita jelaskan dikantor sudah clear. Mungkin memang kurangnya pemahaman warga saat menerima penjelasan dari pendamping,” tuturnya.
Masih dikatakan, saat ini ada sekitar 54 ribu KK di Palembang yang menjadi keluarga penerima bantuan dari PKH. Sementara itu pendamping/petugas PKH sendiri ada 256 orang, sehingga satu orang pendamping menangani 200 hingga 300 KK.
“Pendamping juga setiap seminggu sekali mengadakan pertemuan dengan para warga. Nanti setiap bulan kita evaluasi lagi apa kendala dan yang belum dikerjakan,” pungkasnya. (ch)