Soal Banjir dan Kemacetan Masih Jadi “PR” Pemkot Palembang

Palembang, Pelita Sumsel – Pada Tahun 2020 di Palembang ,asalah Kemacetan, banjir, penataan wilayah kumuh menjadi isu atau Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dijawab Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ini terungkap dalam Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Palembang,

Hal ini menjadi sorotan serius Walikota Palembang Harnojoyo, dirinya meminta agar perencanaan program kerja yang telah disusun tahun ini, dapat dilaksanakan, karean Semua yang menyangkut pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang, harus  dibicarakan, akan didiskusikan, sehingga pada 2020 pembangunan di Kota Palembang betul-betul akan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang

“Apa yang dirasakan tahun ini terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melebihi capaian nasional, dapat dipertahankan,” ,” ungkap Harnojoyo disela-sela pembukaan Musrenbang RKPD Kota Palembang tahun 2019, yang dilaksanakan di Aryaduta Hotel Palembang, Selasa (12/3/19).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa IPM menjadi indikator pertumbuhan-pertumbuhan lain yang terjadi di Kota Palembang. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi melebihi target nasional, angka harapan hidup semakin membaik, termasuk pendidikan yang melebihi capaian nasional, dimana Palembang memilki harapan lama sekolah sampai dengan 14 tahun lebih.

“Berbicara pembangunan, kita berbicara tentang semua sektor pembangunan, termasuk menjaga angka inflasi, dimana Palembang mampu menjaga inflasi jauh dari angka nasional dan Provinsi, dengan besaran 2,85%,” ulasnya.

Harnojoyo menambahkan, dalam rapat Musrenbang RKPD yang dilaksanakan hari ini, ada enam prioritas yang diselesaikan, sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

“Ada enam skala prioritas kita, diantaranya infratruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” terangnya.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Palembang Tahun ini juga merupakan bagian integral dari penyusunan RKPD Kota Palembang Tahun Anggaran 2019, juga sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 dan acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

“Intinya kita harus menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik itu kemacetan, banjir, wilayah kumuh, yang menyangkut pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi menyampaikan, tema Musrenbang RKPD Kota Palembang tahun 2019 ini adalah, optimalisasi kapasitas daerah untuk pembangunan pemerataan, melalui peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dan terpadu.

Jadi, di tahun 2020, bagaimana infrastruktur mampu mendukung kapasitas daerah. Dimana, ada empat kapasitas daerah, pertama bagimana profesionalitas aparat negara, kedua bagaimana kualitas perencanaan, ketiga bagaimana kerjasama antar daerah, pelaku dan stakeholder, terakhir bagimana Pemkot Palembang kedepan membangun koordinasi antara pemerintah daerah dengan nasional.

“Jadi untuk mewujudkan itu, bagaimana kita menyamakan visi dengan pemerintah nasional, agar pemerintah daerah bisa terbantu dalam mewujudkan berbagai kapasitasnya dalam menjalankan fungsi di daerah,” ulasnya.

Sejauh ini, sampai Harrey, capaian-capaian yang telah dilakukan Walikota dan Wakil Walikota Pamembang dalam beberapa tahun terakhir, telah melaksanakan hal tersebut. Dan itu terbukti dengan pertumbuhan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16% diatas rata-rata nasional, terus IPM 77,22% dll.

“Artinya berbagai sektor mengalami pertumbuhan yang cukup positif, termasuk angka harapan hidup semakin membaik, termasuk pendidikan yang melebihi capaian nasional, dimana Palembang memilki harapan lama sekolah sampai dengan 14 tahun lebih, termasuk pengeluaran perkapita masyarakat juga meningkat,” terangnya.

Dengan adanya capaian tersebut, ini membuktikan jika program yang disusun oleh OPD, memberikan capaian output yang baik. Apa buktinya, indikator makro yang menggeliat.

“Kita tidak bisa bohong, apa yang dilakukan OPD selama ini bermuara kepada capaian hasil yang ditujukan kepada indikator ekonomi yang ada saat ini,” tandasnya (yf)