Politik Dinasti Tidak Selalu Berdampak Negatif
PALEMBANG, Pelita Sumsel- Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) kembali menggelar diskusi dan tetap bekerjasama dengan Forum Jurnalis Parlemen (FJP). Kali ini mengangkat tema “Hitam Putih Politik Dinasti” dengan menghadirkan tiga narasumber yakni pemerhati politik dari Universitas Taman Siswa Palembang, Drs Syahri, MSi, pengamat hukum dan politik dari STIH Sumpah Pemuda (Stihpada) Dr Firman F Busro, SH, MHum dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel di wakilkan oleh Komisioner Liza Lizuarni, Kamis (05/04/2018) malam di Stamp Cafe Jalan Kapten Arivai Palembang
Disimpulkan oleh Pemerhati Politik dari Universitas Taman Siswa Palembang, Drs Syahri, MSi, politik dinasti atau politik turun temurun secara hukum dapat dilakukan oleh calon kepala daerah. Politik dinasti tidak serta merta berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk cerdas dalam menyikapi politik dinasti ini.
“Secara hukum, politik dinasti ini tidak ada masalah, hanya saja masyarakat harus cerdas dalam menilai kapasitas, kapabilitas dan moralitas calon” kata Syahri.
Sementara Dr Firman F Busro menilai, Indonesia pada dasarnya tidak mengenal politik dinasti, karena dalam menentukan kepala daerah selalu melalui pemilihan atau proses demokrasi. Namun, Indonesia bisa dikatakan mengenal politik family atau politik kekerabatan.
“Kalau dinasti sudah jelas tidak ada proses demokrasi disana, ini dibuktikan dengan pada saat Soekarno lengser tidak langsung digantikan anak anaknya, Megawati saat menjadi presiden terlebih dahulu melalui proses pemilu dan ia menggantikan Gusdur, begitu pula dengan Soeharto yang juga setelah turun digantikan oleh BJ Habibie bukan oleh keturunannya,” ungkap Firman.
Terlepas dari itu kata Firman, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak Golput.”Masyarakat harus cerdas menentukan pilihannya, dan menghindari transaksional politik. Pemilik suara juga jangan sampai tidak memilih, dan siapapun yang menang harus didukung,” pesannya.
Sedangkan, Komisioner KPU Sumsel, Liza Lizuarni mengimbau masyarakat Sumsel yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak, 27 Juni mendatang. Ia berharap pemilik suara dapat menjadi pemilih cerdas dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Pemilih cerdas yaitu dia tahu mengapa dia memilih, dia tahu siapa yang dia pilih, dan dia tahu bagaimana cara memilih,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya Bagindo Butar-butar mengatakan, diskusi bertema politik dinasti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat
“Dari hasil diskusi kita, secara hukum politik dinasti sudah dibenarkan dan tidak ada masalah, asumsinya semua mempunyai hak yang sama dalam persepsi HAM. Ini harus dicerdaskan kepada publik Sumsel supaya tidak menjadi potensi konflik ke depan,” ungkapnya.(yf)
Pos terkait
Pos Terbaru
