Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di OKU Selatan

Muara Dua, Pelita Sumsel-Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kemarin (Rabu/01/11) telah menggelar Sosialisasi Nota Kesepahaman antar Kementerian PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Polri untuk mencegah, pengawas dan penanganan permasalahan dana desa di Kabupaten OKU Selatan.

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo, B. Commerce, WaKapolres OKU Selatan Kompol. Budi Santoso, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selatan H. Romzi, S.E., M. Si., Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rahmatullah, S. STP.,M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Haris Munandar S.H., M.H., Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan TA, Dinas Perkim,  Dinas KB-PPPA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, BPKAD, BPPRD, Dispora, Diskoperindagkop, Para Camat Se- Kabupaten OKU Selatan, Seluruh Kapolsek Se-Kabupaten OKU Selatan, Seluruh Babin Kamtibmas, dan Seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten OKU selatan.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Optimalkan Kinerja, Bupati OKUS Dukung Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD

163 Redaktur Romadon

Prioritas pembangunan dana desa, bidang pembangunan desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Tataran pemahaman regulasi Undang-Undang Desa cukup membuat Pemerintah Desa kesulitan dalam mengaplikasikannya. Selain cukup banyaknya regulasi yang ada, dari Undang-Undang sampai Peraturan turunnya Juga dipengaruhi adanya dua Kementerian yang saling mengikat yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Oleh karena hal tersebut maka diperlukan adanya kesepahaman di tataran pelaksana di lapangan khususnya Pemerintah Desa untuk mampu mengaplikasikan ranah-ranah regulasi dari dua Kementerian tersebut. Tentang hal tersebut  maka bersama Pemerintah Kabupaten OKU Selatan akan melakukan bimbingan teknis secara rutin nantinya.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Jembatan Rusak Parah, Warga Desa Negeri Agung Menyebrang Naik Rakit Bambu

190 Redaktur Romadon

Untuk teknis kesepakatan dalam P4 Dana Desa, dirumuskan beberapa strategi dan langkah yang nantinya akan jadi pedoman bagi Pemrintah Desa di Kabupaten OKU Selatan. Teknis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sejak penyusunan rancangan APBDESA, Kepala Desa sudah melibatkan BHABINKAMTIBMAS dan Tokoh Mayarakat dalam wadah musyawarah desa agar tidak keluar dari tujuan utama, yaitu Pembanguna Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Melenceng/diselewengkan dari yang sudah direncanakan dalam RAB.
2. Setelah rancangan APBDES menjadi PERDES APBDES, kades menyampaikan kepada Camat dan BHABINKAMTIBMAS serta dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik serta dapat diakses oleh masyarakat umum.
3. Setiap Kepala Desa wajib mengumumkan rencana penggunaan dana desa dalam bentuk banner besar yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
4. BHABINKAMTIBMAS dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kepala Desa apabila rencana penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai/sejalan dengan tujuan dalam RAB APBDESA.
5. BHANBINKAMTIBMAS dapat mengingatkan dan memberikan saran kepada Kepala Desa apabila recana penggunaan dana desa tidak dilaksanakan atau melenceng/diselewengkan dari yang sudah direncanakan dalam RAB.
6. Laporan temuan BHABINKAMTIBMAS disampaikan kepada kapolsek dan Kasatbinmas yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.
7. Atas laporan temuan tersebut, Kasat Reskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk diberi kesempatan dilakukan audit pemeriksaan secara internal.
8. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan rekomendasi tindak lanjut.

Di tahapan tersebut, apabila paling lama 10 Hari Pemerintah Desa tidak mengindahkan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan maka Inspektorat Daerah melaporkan kepada Polres OKU Selatan untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum.

Teknis kesepakatan inilah yang nanti akan diterapkan. Jadi, Kepala Desa jangan takut dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan pihak Polri dalam pengawasan dana desa.

Bupati OKU Selatan atas nama Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini.

Semoga dengan diadakannya Sosialisasi Nota Kesepahaman antar Kementerian PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Polri dapat mencegah, mengawas dan menangani permasalahan dana desa di Kabupaten OKU Selatan.

Sumber : Diskominfo OKU Selatan.