Palembang, Pelita Sumsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menggelar Sidang Paripurna ke-3 Masa Persidangan 1 Tahun 2017 mengenai Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palembang Tahun 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (25/4). Sidang Paripurna dihadiri Walikota Palembang Harnojoyo, jajaran Pejabat dilingkungan Pemkot Palembang.
LKPJ merupakan lampiran pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program kerja dan realisasinya. Dimana kepala daerah memiliki kewajiban membuat laporan yang disampaikan kepada DPRD. Yang nantinya DPRD dapat membuat rekomendasi berupa catatan dan masukan ataupun koreksi yang disampaikan kepada walikota.
Dalam penyampaian LKJP Tahun 2016 yang disampaikan Walikota Palembang Harnojoyo, semua fraksi di DPRD Kota Palembang menyetujui untuk dibahas dikomisi-komisi yang ada. Hanya saja memang ada beberapa catatan penting dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan mengenai pencapaian target, realisasi serta program-program Pemkot Palembang seperti persoalan tarif parkir dan parkir liar, tata kelola pasar dengan penempatan pedagang yang semrawut masih menjadi persoalan dan seakan tidak pernah tuntas serta selalu dikeluhkan oleh masyarakat menjadi sorotan dihampir semua fraksi.
“Adanya parkir liar yang tidak terkoordinir. Karena itu perlu adanya peninjauan ulang mengenai parkir liar dan tarif parkir yang banyak dikeluhkan,” ujar perwakilan dari Partai Nasional Demokrat, Golkar,Nasdem, Hanura Amanat Bulan Bintang, dan Keadilan dan Persatuan.
Sementara itu fraksi Parta Golongan Karya (Golkar) menyoroti kurangnya sosialisasi e-KTP, parkir ditepi jalan pada pusat perbelanjaan, masih banyaknya truk dan bentor yang masuk ke jalan protokol, peninjauan kembali tarif pasar, permasalahan tapal batas dengan wilayah Ogan Ilir (OI) dan Banyuasin, perbaikan jalan rusak, evaluasi limbah terhadap kualitas air, udara, limbah pusri dan pabrik karet, meningkatkan pendapatan disektor pariwisata dan penertiban anak jalanan (Anjal).
“Blanko e-KTP masih kosong hingga sekarang ini, akan berimbas kepada pelayanan dan perekaman,” kata perwakilan dari fraksi Gerindra.
Sedangkan fraksi Gerindra menyorot banyak keluhan masyarakat mengenai BPJS, kecekaaan yang terjadi karena penyempitan jalan akibat pembangunan LRT, kebersihan pasar yang perlu ditingkatkan serta belum tercapainya 23 retribusi yang dikelola dan terget rertribusi dari perusahaan daerah. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkita Bangsa menyoroti kondisi infrastruktur dan drainase yang kurang baik sehingga masih banyak genangan air yang terjadi terutama saat hujan turun.
Sedangkan fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi pencapaian yang dilakukan Pemkot Palembang dengan menerima tiga penghargaan sekaligus yakni penghargaan yang diterima dari Kementrian PAN RB kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai rolle mode pelayanan publik dengan kategori A, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sebagai roole mode pelayanan publik dengan kategori sangat baik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI sebagai rolle mode penyelenggaraan publik dengan kategori baik.
“Penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemkot Palembang DPRD dengan harapan program berjalan dengan baik terutama gotong royong dan pemeliharaan lingkungan guna mewujudkan Palembang Emas 2018.
“Kharapan akan ada peningkatan kinerja dari aparatur sipil negara (ASN) dengan harapan peningkatan PAD. Dengan menerapkan sistem reward dan funisment kepada ASN dan instansi untuk meningkatkansemangat kinerja dan menghambat ASN yang kurang baik, “ jelas perwakilan dari Partai Demokrat.
Menanggapi pandangan umum dari masing-masing fraksi, Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan menerima apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi. Mengenai masih banyaknya parkir liar dan tarif parkir yang belum terkoordinir dengan baik, Harno akan menyampaikan jawaban minggu depan. (ra)
Tidak ada komentar