Dies Natalis Universitas Sriwijaya ke – 56 Hadirkan PPATK RI

Palembang, PelitaSumsel.com – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) mendapat pencerahan dari lembaga-lembaga negara saat menghadiri seminar tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik prima, Rabu (2/11) di Graha Sriwijaya Bukit Besar.

Kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Mukti Sulaiman yang sekaligus mengapreasiasi acara tersebut karena akan menambah ilmu dan wawasan mahasiswa.

Mukti mengatakan, kegiatan seminar ini memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Melalui banyaknya ilmu dan wawasan tentu akan menghasilkan lulusan-lulusan membanggakan bagi mahasiswa itu sendiri, terutama bagi almamater Unsri.

Pemprov sendiri lanjut Sekda berkomitmen penuh dalam dunia pendidikan dengan memberikan program sekolah gratis dari tingkat SD hingga perguruan tinggi lewat program Kuliah gratis dengan catatan, masuk perguruan tinggi termuka di tanah air.

“Komitmen Pemprov Sumsel juga bisa dibuktikan dengan mengalokasikan dana sebesar 23 persen dari APBD Sumsel untuk bidang Pendidikan,” ujarnya saat membuka seminar.

Sementara Rektor Universitas Sriwijaya Palembang Anis Saggaf mengatakan, tema ini diambil dalam rangka memberikan pencerahan dan pemahaman terkait pelayanan prima dan perundang-undangan. Lembaga yang mereka untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa ini yakni dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsmen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami harapkan dengan seminar ini, dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa terkait pelayanan yang baik,” tuturnya

Salah satu narasumber dari PPATK RI, Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan, peranan PPATK sendiri dalam mewujudkan aparatur negara yang berintregritas sangat besar. Untuk mencapai hal tersebut perlu ada konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik disertai dengan informasi yang akurat.

“Apabila kita ingin menjadikan negara ini yang adil makmur dan sejahtera maka diharapkan pemilihan aparatur disesuaikan dengan sistim yang baik, akuntabel dan transparan,” ujarnya.

(ril/wdd)