Palembang, Pelita Sumsel – Aksi kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang menuntut pengurangan UKT (uang kuliah tunggal) di kampus Unsri Indralaya, Kamis (3/8) berakhir ricuh dengan pihak kepolisian ogan Ilir. Bahkan ada mahasiswa yang mendapat pukulan dari pihak kepolisian.
Terkait hal ini banyak pihak yang mengecam tindakan represif aparat keamanan. Diantaranya dari Direktur Bidang Kebijakan dan Perundangan- undangan, Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI, Widodo, SH. Ia mengatakan mengecam kekerasan terhadap mahasiswa peserta aksi yang terjadi di dalam kampus Unsri. “saya mengecam pemukulan terhadap mahasiswa yang terjadi di dalam kampus Unsri, juga mendesak mengusut oknum yang terlibat dalam pemukulan terhadap mahasiswa,” Kecamnya saat di bincangi pelitasumsel.com Jumat (4/8) malam di sekretariat HMI Cabang PAlembang
Widodo juga meminta Rektor Unsri dan pihak kepolisian bertanggungjawab atas kekerasan dan sangat menyesalkan Rektor Unsri dalam menanggapi aksi protes dari para mahasiswa tersebut. “Kami juga meminta kepada pak rektor dan kepolisian bertanggung jawab penuh terhadap aksi kekerasan tersebut, Kami menyesalkan dan menyayangkan demo mahasiswa tersebut ditanggapi dengan tidak mengedapankan azas demokrasi, dengan dalih mahasiswa melakukan kebencian terhadap Rektor,” Tambahnya
Dalam aksi dengan jumlah yang lebih banyak, ratusan mahasiswa Unsri mendatangi gedung rektorat. Dengan mengenakan jaket almamater, para mahasiswa dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bergerak dari terminal kampus menuju gedung rektorat dengan mengusung poster dan spanduk berisi tuntutan pengurangan UKT.
“Mahasiswa menuntut Rektor Unsri Anis Saggaff menurunkan UKT mahasiswa semester sembilan 50 persen, menurunkan UKT mahasiswa bidik misi ke level satu, memberikan transparansi UKT, menghentikan tindakan represif rektorat dan mengaktifkan kembali tiga akun akademik mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri,” Pungkasnya (yf)