Timwas Covid-19 : Banyak Warga Lapar dan Marah Karena Tak Menerima Bansos

Jakarta, Pelita Sumsel – Belum semua data bansos terverifikasi dengan baik sehingga konsekuensinya data yang disampaikan tak up to date tetapi telah disampaikan kepada Departemen Sosial oleh daerah.

“Saya baru terbuka dan tahu bahwa data bansos itu ternyata tidak semua up to date,” ungkap Buya Ali Taher Parasong anggota Komisi VIII yang juga anggota Tim Pengawasan Pelaksanaan Covid-19 yang dibentuk DPR saat bertemu Menteri Sosial di Gedung DPR Jakarta rabu lalu (24/6/2020).

Soalnya, kata Ali, berbeda antara data yang disampaikan secara lisan seolah olah up to date, dengan realita di ratusan kabupaten dan kota yang masih banyak yang belum valid.

“Kementerian Sosial disini tidak bisa disalahkan. Karena sebab memang kita belum punya data bansos yang tunggal. Atau kedepannya masih membutuhkan koordinasi vertikal dan horizontal antar pemerintah termasuk dengan Desa, RT dan RW guna untuk mensuplai data tentang siapa yang berhak menerima bansosnya,” kata Ali Taher .

Contohnya yang dekat dari ibukota Kabupaten Tangerang dan Pendeglang Banten. Yang jauh adalah di Kabupaten Lembata di NTT yang termasuk belum kategori up to date, tegasnya.

Dikatakan, mulai hari ini saya mohon pihaknya  jemput bola untuk meng up date data dengan bersama Mendagri. Apalagi masih banyak masarakat yang merasa belum menerima bansos. Dengan kata lain keberadaan dan tugas pemerintah harus menjaga kepastian itu untuk membantu bagi mereka yang lapar.

“Bahwa masarakat sekarang ini banyak yang lapar, masarakat ini banyak yang kecewa karena suasana. Yang lapar akan marah saat bertemu pemimpin. Dengan berharap mendapat sesuatu atau sembako yang sama”, ungkapnya

“Dan, oleh karena kita adalah pemimpin maka kita harus menyenangkan rakyat kita yang sedang marah yang berharap mendapat bansos.” katamya

“Saya usulkan agar kedapannya bahwa Pusat Data Informasi Sosial harus dibawah Koordinasi Kementerian Sosial, mulai dari data kesehatan, data sosial dan data kependidikan guna memudahkan pelayanan Depsos yang mengurusi masalah sosial agar jadi pas”, kata Ali.

Lebih lanjut, dia mengataka apalagi temuan Komisi VIII bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima bansos dan sedang menunggu kepastian ditengah mereka yang lapar dari yang non reguler dan reguler, Sementara penyebaran wabah Covid-19 seperti ibarat memencet balon tanpa bisa diketahui akhir dari penyebarannya, dan masih bisa melebar terus, tukasnya lagi.

Selain itu, Ali juga minta agar supaya honor rarium tenaga kerja sosial kesejahteran, TKSK, yang ada di tingkat kecamatan agar tidak dipotong sebab karena mereka juga lapar di tengah Covid-19. Sebaliknya belanja modal dan barang yang harus dipotong dahulu dari APBN 2020 dan RAPBN 2021.

Apalagi masarakat masih banyak yang marah karena sekarang rakyat kita memang banyak yang sedang lapar. Untuk itulah tugas pemimpin harus hadir didalam menjaga agar rakyat kita agar tak lapar lagi, imbuhnya.

Dalam kondisi seperti yang sekarang ini, jelas Ali, mereka yang marah marah karena berharap cuma sesuatu saja yakni bansos. Kuncinya, kesulitan jangan membuat kita takut dan takut jangan membuat kita sulit. (OCE)