Sidang Pertama Penyuapan Bupati Muara Enim, JPU : Bakal Ada Tersangka Baru
Palembang, Pelita Sumsel – Sidang pertama tindak pidana kasus penyuapan Bupati Muara Enim, yang menghadirkan terdakwa Robi Okta Fahlevi, pemilik PT INDO PASER BETON dan CV AYAS & Co, menjalani sidang
di PN Klas 1A khusus Palembang, Rabu (20/11/2019).
Sidang pertama kasus penyuapan bupati Muara Enim, dijaga ketat anggota Brimob bersenjata lengkap, Pada sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Bongbongan SH MH yang juga menjabat ketua PN Klas 1 Khusus tipikor Palembang mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut umum (JPU) KPK Budi nugraha beserta Tim terhadap terdakwa.
Sementara terdakwa pelaku dugaan suap yang mengenakan kemeja warna biru mudah bermotif kotak-kotak dan celana panjang berwarna hitam tampak seksama mendengarkan bait demi bait dakwaan JPU sembari sesekali menoleh pada kuasa hukumnya.
Pada Sidang yang digelar terungkap bahwa ada nama nama oknum anggota DPRD Muara enim yang diduga turut menerima suap dan terlibat dalam kasus ini yang mengacu dengan akan adanya kemungkinan tersangka baru.
Diketahui, dalam dakwaan JPU yang menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 5 dan pasal 13 Undang – undang tindak pidana Korupsi dengan ancaman maksimal pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pasal 13 yang juga ancaman maksimalnya 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah.
Usai persidangan, Kuasa hukum terdakwa, advokad Niken susanti SH dari Niken susanti law office mengatakan dakwaan terhadap kliennya sudah sesuai dan pihaknya tidak mengajukan Esepsi atau keberatan terhadap dakwaan, dan selanjutnya akan koperatif mengikuti setiap persidangan.
“Kita lihat saja nanti, yang jelas kita ikuti saja fakta persidangan yang ada,” katanya
Sementara JPU KPK, M Asri Irwan, mengatakan Dalam kasus ini selanjutnya akan dihadirkan 5 sampe 10 saksi ditiap sidang yang akan digelar, dan tidak menutup kemungkinan bakal ada nama-nama tersangka baru yang akan dijerat KPK dalam kasus ini.
“Sejauh ini kita akan memanggil dan menghadirkan saksi saksi yang ada didalam berkas perkara , namun kedepan tidak menutup kemungkinan asa nama nama baru yang bakal jadi tersangka,” tegasnya
Dalam dakwaan terungkap, Bahwa Terdakwa sekira bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloi Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlahUSD35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat)dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah)atau setidak-tidaknya sejumlah itu serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor yakni : 1 (satu) unit mobil pickup merk Tata XenonHD single cabin warna putih, 1 (satu) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B2662 KS sebagai bagian dari realisasi pemberian komitmenfeeproyek 15% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enimdan pihak-pihak terkait lainnya.
Lebih jelasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim periode Tahun 2019 s/d 2024 melalui A Elfin MZ Muchtar A. dan Muhamad Riza umari serta , ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries AB, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu dengan maksud agar Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim bersama-sama dengan lainnya mengupayakan agar Terdakwa mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enimtahun 2019 dan sebagai realisasikomitmenfee 15% dari rencana pemberian pekerjaan 16(enam belas)paket proyek yang terkait dengan Dana AspirasiDPRD Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019, yang bertentangan dengan kewajiban Ahmad yani selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Fir)
Pos terkait
Pos Terbaru
