Bambang Irawan : Bangun HMI dengan Kebersamaan

Palembang, Pelita Sumsel – Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel periode 2018-2020 resmi dilantik Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al-Jihad di Hotel Swarna Dwipa Palembang Minggu (11/11) Malam.

Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan bersama Sekretaris Umum Adrian Soedrajad dan Ketum Korp HMI-Wati (Kohati) Badko HMI Sumbagsel, Ema Ratna Sari akan bahu membahu membangun Badko HMI Sumbagsel dua tahun kedepan secara kebersamaan

Baca Juga

7 tahun  lalu

Lury Siap Menyatukan KNPI Kembali

174 Redaktur Pelita Sumsel

Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan mengungkapkan akan menerjemahkan apa yang diungkapkan ketua Umum PB HMI dengan merangkul keterwakilan HMI di setiap cabang dan provinsi

‘Semua keterwakilan cabang dan provinsi semua saya ajak untuk bersama-sama memperbaiki HMI dengan berperan aktif dalam struktural Badko HMI Sumbagsel 2018-2020,” ucapnya

Kedepan, lanjut Bambang, Badko HMI Sumbagsel akan berperan lebih terhadap HMI Cabang di bawah koordinasi Badko HMI Sumbagsel “HMI Cabang diminta berkoordinasi dengan Badko setiap permasalahan baik internal maupun eksternal, ” tukasnya

Baca Juga

7 tahun  lalu

Lury Siap Menyatukan KNPI Kembali

174 Redaktur Pelita Sumsel

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI R Saddam Al-Jihad mengatakan wacana pemerintahan pe­muda dalam dunia peme­rin­tahan bukanlah sesuatu yang baru. Jika diterjemahkan ulang, youth government me­miliki arti yang cukup luas, yakni pemuda desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi yang me­miliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang tidak di­ragukan.

“Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda sa­ngat dibutuhkan dalam men­dukung pembangunan nasio­nal yang dicita-citakan.”ucap Saddam

Menurut Saddam, membangun mental pe­muda untuk terlibat aktif dalam proses politik kenegaraan me­mang membutuhkan usaha yang ekstra. “Satu di antara solusi yang patut dilakukan adalah menjunjung tinggi asas profesionalitas yang mumpuni dalam segala bidang,” jelasnya

Lebih lanjut, Saddam mengalakan hal ini penting untuk direalisasikan karena dalam aspek tata kelola pemerintahan kunci utamanya adalah mewujudkan good governance pada konteks ke­profesian.

“Asas pro­porsionalitas, yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara se­cara fungsional yang ter­distri­busi melalui suatu paket ke­bijak­an dan struktur kerja ber­keadilan,” tutupnya.