Pengamat: Ada Mahar Politik Di Pilkada
Rizky Pratama Syaputra SHPalembang, Pelita Sumsel-Polemik mahar politik berimbas saling pecat kader partai baik tingkat DPP, DPD sampai DPC ini menjadi fenomena tersendiri dikala Indonesia telah menjadi negara demakrasi terbesar
Pengamat Politik Muda Sumsel, Rizky Pratama Syaputra, SH (RPS), Ketua Team Intelijen Politik 1000 Tata Elang menanggapi polemik mahar politik berimbas pemecatan beberapa kader politik yang tidak sejalan dengan AD ART partai karena kader nya di calon kan oleh partai yang lain
“Mahar politik ada, bisa saja terjadi di seluruh partai, mahar politik biasa di lindungi atau tertutupi sebutan cost politik atau kontibusi politik,” Katanya kepada pelitasumsel.com Rabu (17/1)
Dikatakan RPS, tapi tidak semua partai, adanya mahar politik dengan alasan untuk keperluan partai, kebanyakan para pemegang kekuasaan di partai itu menganggapi mahar politik tidak ada tapi cost politik yang memang untuk keperluan partai untuk membesarkan partai
“Sistem yang di gunakan pada pilkada sekarang pencalonan sesorang dengan sistem disentralisasi politik atau pengaturan dari pusat, malahan menjadi corong terbukanya mahar politik karena pusat yang menentukan calon kepala daerah,” jelasnya
Lebih lanjut, RPS Dengan mahar politik banyak kader atau tokoh yang potensial tidak bisa maju karena tidak memenuhi mahar politik
“Tidak ada kemampuan calon untuk memenuhi mahar politik, sehingga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi mahar politik akan melaju menajdi kontestan pilkada, Hal ini akan berimbas pada saat terpilih menjadi kepala daerah, yang akan berprilaku koruptif,” Pungkasnya (yf)
Pos terkait
Pos Terbaru
