Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Pj Bupati Ungkap Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Pembahasan APBD 2025

Pangkalan Balai, Pelita Sumsel – Dalam rapat paripurna DPRD Banyuasin yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Senin (12/08/24), Pj. Bupati Banyuasin, Muhammad Farid S.STP M.Si, mengungkapkan ketergantungan Pemkab Banyuasin terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Hal ini disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai sekitar 13% dalam total APBD Banyuasin tahun ini.

Dalam paparannya, M. Farid menjelaskan bahwa sekitar 86% dari total APBD Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2025 berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

PAD Banyuasin, sebaliknya, hanya menyumbang 13%. Ketergantungan ini mempengaruhi penyusunan belanja daerah setiap tahunnya, karena sebagian besar dana transfer sudah dialokasikan untuk program-program prioritas.

“Meskipun saat ini kami bergantung pada transfer dari pusat dan provinsi, kami berkomitmen untuk meningkatkan PAD Banyuasin agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan luar,” tegas M. Farid.

Fraksi-fraksi di DPRD Banyuasin juga mengemukakan beberapa rekomendasi. Mereka meminta Pemkab Banyuasin untuk fokus pada strategi peningkatan PAD dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Selain itu, para kepala OPD diharapkan lebih aktif dalam rapat-rapat komisi untuk membahas secara detail setiap poin penting.

Pembahasan yang intensif diharapkan dapat menghasilkan RAPBD 2025 yang lebih baik dan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Banyuasin. (AdV)