Optimalkan Kinerja, Bupati OKUS Dukung Penerapan Pengelolaan Keuangan BLUD

OKU Selatan,Pelita Sumsel –
Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo, menyambut baik dan mendukung rencana penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua.

Hal ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kinerja dari lembaga yang pelayanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga

5 tahun  lalu

Walikota Sholat Idul Adha di Masjid Agung SMB

179 Redaktur Romadon

“Kami menyambut baik dan mendukung rencana ini,” katanya saat menerima audiensi Direktur RSUD Muaradua Dalam Rangka Penilaian sebagai PPK- BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), di ruang kerjanya, Senin (03/05).

Untuk mewujudkan hal itu, ia berpesan agar berbagai progres ini harus dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penilaian dokumen sehingga rencana ini dapat terwujud dengan baik.

“Dukungan dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa terwujud terkait peraturan dan targetnya nanti,” katanya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Semarak Lomba Panjat Pinang Hingga Bagi-bagi 10 Juta Bendera di Muba

190 Redaktur Romadon

Sementara itu, Direktur RSUD Muaradua menjelaskan, terkait dengan ini, pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya dengan pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

“Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan,” ujarnya.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif.

Dia juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Bupati OKU Selatan terkait rencana ini dan berharap agar rencana ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat.(DK)