Larangan Penarikan Dana Pilkades, Ini Tanggapan Panitia Pilkades Hingga Tokoh Pemuda di OKU Timur 

OKU Timur, Pelita Sumsel – Menanggapi berita yang beredar baik di media Soaial maupun media cetak, terkait berita pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten OKU Timur, Panitia Pilkades dilarang menarik dana dari Calon kepala desa yang akan mengikuti Pesta demokrasi ditingkat desa.

Ketua Panitia Pilkades Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Efriansyah, S.Pd.I mengatakan, apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten OKU timur untuk kebutuhan panitia itu sangat tidak bisa menunjang dan melancarkan dalam panitia melaksanakan tahapan-tahapan Pilkades.

“Yang di anggarkan Pemda itu hanya sebatas Honor panitia, honor pengawas, surat undangan, surat suara dan kotak suara,” kata Efriansyah, Kamis (11/02/2021).

Sementara lanjut Efriansyah, masih banyak biaya yang akan dibutuhkan panitia sementara kalau tidak didukung atau di suport calon Kades, panitia mau minta dengan siapa mau nyari kemana kekurangan dana pelaksanaan tersebut. Sedangkan dana yang disediakan pemda terbatas.

“Jadi kita berpikir logis saja, ini pesta Demokrasi tertinggi di tingkat desa dan kita tau bahwasan nya Demokrasi ini tidak bisa berjalan tanpa didukung dana dan Logistik yang memadai,” ujarnya.

Menurut Efri, jaman sekarang mau jadi pemimpin tentu tidak ada yang gratis, dan panitia yakin itu sebagian kecil biaya tambahan yang dibutuhkan oleh panitia sementara berapapun dana yang dibutuhkan oleh panitia diluar yang di anggarkan Pemda itu diusulkan ke berapa Calon kepala desa di desa masing-masing.

“semua kegiatan ini jika tidak di dukung operasional yang mencukupi tentu akan terkendala, dan kami rasa di setiap desa itu calon kades pun mungkin secara suka rela tentu siap mengeluarkan dana demi kelancaran, yang penting itu tidak ada unsur paksaan,” katanya.

Terpisah juga, Bisri Mustofa Ketua Pilkades Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur menyebutkan, Kita ini mau pesta demokrasi bukan susah Demokrasi. Pemberitaan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan soal dana pilkades memang banyak menuai prokontra, pasalnya tidak dijelaskan secara terperinci soal dana yang akan dikucurkan oleh Pemkab OKU Timur untuk pilkades, banyak item item yang tidak termasuk kedalam pendanaan tersebut.

“Misalnya honor panitia tambahan, Dokumentasi, makan minum rapat, sewa tenda, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Ini semua tidak di anggarkan Pemda, terus kita mau nyari ini dari mana kalu tidak di dukung oleh para calon, dan itu rata-rata mungkin para calon tidak keberatan, toh ini untuk mensuskseskan hajat mereka juga,” tukasnya.

Sementara Ardan Tokoh Pemuda di Belitang mengatakan, situasi saat ini bukti ketidak profesionalan dan keseriusan pemerintah daerah dalam hal menghadapi pilkades serentak, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan anggaran sekitar 50 persen. Yang jadi tumbalnya para calon kades dan panitia pilkades, kalau pemerintah serius seharusnya pencalonan pilkades zero atau gratis.

“Seharusnya pemerintah membuat rancangan anggaran yang rinci dan lengkap apa yang diperlukan dalam pelasanaan pilkades ini, saatnya merubah kebiasaan lama, supaya kedepan sudah siap dalam menghadapi pilkades serentak, kalau zero diharapkan ada para pemuda atau orang-orang yang mempunyai kompetensi yang baik yang minim dana bisa ikut serta dalam pencalonan Pilkades,” imbuhnya. (fah)